Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan warga aman walau salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyediakan pangan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya diduga tersandung kasus beras oplosan.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, FS diminta untuk tetap berproduksi dan meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati di Jakarta, Jumat.
Dia juga menyatakan, meskipun perusahaan tengah menghadapi kasus hukum, distribusi pangan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung proses penegakan hukum atas kasus dugaan beras oplosan yang menyeret FS.
Pemprov DKI Jakarta juga menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam penyidikan.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung penuh pihak kepolisian dalam mengusut kasus ini secara transparan,” kata Suharini.
Sementara itu, BUMD bidang pangan DKI Jakarta Food Station membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan produk pangan yang tidak sesuai standar di pasaran.
“Laporan dapat disampaikan melalui nomor pengaduan 0821-3700-1200 untuk selanjutnya kami tindaklanjuti,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Food Station, Kadek Reza Pradipta.