YERTAKANHOLD

_{Tanah Bergerak di Babakan Madang Bogor, 11 Rumah Rusak (Dok BNPB)}

 Pergeseran tanah terjadi di Desa Karang Tengah, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, 11 rumah mengalami rusak ringan. 

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pantauan bencana baru yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia berdasarkan hasil pemantauan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) pada periode 31 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 1 Februari 2026 pukul 07.00 WIB.

“Hujan dengan durasi cukup lama disertai kondisi kontur tanah yang labil mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (30/1) pukul 01.00 WIB,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/2/2026). 

“Kejadian ini menyebabkan 11 rumah warga mengalami kerusakan ringan dan berdampak pada 57 jiwa,” ucapnya.

Berdasarkan hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD Kabupaten Bogor, Muhari menjelaskan, 11 rumah tersebut mengalami retakan di beberapa titik. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin parah apabila hujan kembali turun. 

Menurutnya, petugas berkoordinasi dengan aparat desa setempat untuk terus memantau perkembangan situasi dan kondisi cuaca. Petugas juga mengimbau warga agar melakukan evakuasi mandiri apabila diperlukan.

_{Kepala Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii}

 Kepala Basarnas, Marsekal Madya Mohammad Syafii, menegaskan operasi pencarian dan pertolongan korban longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tetap dilanjutkan. Hal ini meskipun Tim SAR Gabungan telah sepekan melaksanakan operasi pencarian.

“Dari hasil asesmen yang kita lakukan, akhirnya diputuskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan terus kita laksanakan dengan pelibatan kekuatan semaksimal mungkin,” kata Syafii kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Syafii tidak merinci hingga kapan operasi SAR akan dilanjutkan. Namun, ia berharap seluruh korban dapat ditemukan sebelum masa tanggap darurat di Kabupaten Bandung Barat berakhir pada 6 Februari 2026.

“Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari hingga 6 Februari. Mudah-mudahan sebelum 14 hari kita sudah bisa menemukan seluruh korban,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Syafii menyebutkan selama tujuh hari pelaksanaan operasi SAR, Tim Gabungan telah berhasil mengevakuasi 60 kantong jenazah. Namun, jumlah tersebut belum dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan total korban longsor.

“Sampai dengan hari ketujuh ini, jumlah korban yang telah kita evakuasi sebanyak 60 kantong jenazah,” ujarnya.

kera4d

_{KPK Minta Anggaran Ditambah Buat Beli Alat Canggih, OTT Bisa Makin Masif} 

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap bisa mendapatkan anggaran yang besar. Anggaran ini ditujukan untuk membeli alat canggih agar bisa melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).

1. Alat Canggih

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Awalnya, Fitroh mengungkap hambatan paling besar yang dihadapi saat pihaknya menggelar OTT. Ia menyebutkan, salah satunya adalah kekurangan alat. 

“Apa sih sebenernya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih supaya OTT tidak hanya 1 sebulan,” kata Fitroh, dikutip Kamis (29/1/2026).

Ia menyebutkan, peralatan yang ada saat ini kurang canggih. Bahkan, alat yang ada itu dikatakannya sudah ketinggalan zaman.

^{Sidang korupsi Kemnaker}

 Eks Kasubdit Akreditasi Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Agustin Wahyu Ernawati, mengaku kerap menyetor sejumlah uang “non-teknis” kepada eks Direktur Bina Kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hery Sutanto, untuk menambah biaya perjalanan dinas luar negeri.

Hal itu diungkapkan Agustin saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengonfirmasi pernyataan Agustin dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Ada juga di BAP 17 ini, sering untuk kebutuhan pimpinan ke luar negeri. Seperti untuk menambah biaya perjalanan dinas luar negeri yang biasanya saya berikan dengan nominal Rp10 juta sampai Rp15 juta,” tanya JPU kepada Agustin.

Menanggapi hal tersebut, Agustin membenarkan. “Sering sih, tapi mungkin saya lupa,” ucapnya.

JPU kemudian mempertanyakan kejanggalan permintaan uang tersebut, mengingat biaya perjalanan dinas luar negeri seharusnya telah ditanggung negara.

_{Pencarian Korban Longsor Cisarua Dilanjutkan Hari Ini}

 Pencarian terhadap korban bencana tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dilanjutkan hari ini, Minggu (25/1/2026). Puluhan korban diduga masih tertimbun.

Sementara, kondisi tanah saat ini yang dinilai masih berbahaya dan berpotensi terjadi longsor susulan.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan hingga Sabtu sore, kondisi tanah di lokasi longsor masih sangat labil.

“Pagi ini akan kita lakukan kembali, karena hasil asesmen kita sampai sore ini masih dikhawatirkan ada longsor susulan. Dan hasil asesmennya, tanahnya itu berlumpur air, kedalaman sekitar 5 meter. Cukup berbahaya,” kata Rudy.

Rudy menjelaskan, kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi tim gabungan dalam melanjutkan pencarian korban hari ini.

Sementara, terkait pelibatan anjing pelacak atau K-9, Rudy memastikan unit tersebut telah disiagakan di lokasi dan akan diturunkan saat pencarian korban tertimbun kembali dilanjutkan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menuturkan, longsor dipicu hujan dengan intensitas tinggi dan terjadi longsor pukul 02.30 WIB di Kecamatan Cisarua, tepatnya Desa Pasir Langu, Kampung Babakan Cibudah.

Material longsoran menimbun permukiman warga dan menyebabkan korban jiwa serta warga terdampak.

“Selain korban meninggal dunia, 23 jiwa dilaporkan selamat. Bencana ini berdampak terhadap sekitar 34 kepala keluarga atau 113 jiwa, sementara jumlah rumah terdampak masih dalam pendataan petugas di lapangan,” kata Aam.

_{Dubes Iran Ungkap Intelijen Asing Jadi Dalang Kerusuhan (Felldy Utama)}

Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkapkan hal yang membuat eskalasi keamanan di Iran meningkat belakangan ini. Dia menyebut ada dalang intelijen asing yang telah menciptakan kerusuhan di balik demonstrasi rakyat.

1. Rangkaian Kerusuhan

Boroujerdi membagi empat tahap atau rangkaian yang mulanya demonstrasi berjalan damai hingga timbulnya kerusuhan. Tahap pertama dimulai pada 28 hingga 31 Desember. Saat itu pelaku usaha di Grand Bazaar Teheran melakukan unjuk rasa profesi. Dia menyebut aksi ini berlangsung damai dan tertib. 

“Tentu saja berdasarkan undang-undang Republik Islam Iran sebagai sebuah negara yang demokratis, kami memberikan ruang yang jelas dan juga menghormati keinginan masyarakat untuk melakukan unjuk rasa,” katanya saat memberikan keterangan ke awak media di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Situasi berubah pada tahap kedua yang berlangsung dari 1 hingga 7 Januari 2026. Dia menyatakan, dalam tahap ini, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya membajak aksi damai masyarakat berubah menjadi kerusuhan.

“Sampai titik ini, aparat kepolisian dan keamanan di Iran tidak bersenjata dan hadir di lapangan tanpa senjata. Di titik ini kami menyaksikan jumlah korban paling banyak berasal dari aparat kepolisian dan keamanan, dikarenakan mereka menghadapi aksi unjuk rasa yang mulai melakukan kekerasan,” ujarnya.

“Ketika ingin dihadang dan dihentikan oleh aparat, mereka yang membawa senjata atau melakukan kekerasan melawan pihak kepolisian yang sama sekali tidak membawa senjata,” tuturnya.

Memasuki tahap ketiga, pemerintah Iran mengklaim telah mengantongi bukti adanya arahan dari luar negeri yang bertujuan menciptakan kekacauan. 

“Dengan tujuan Iran bisa digambarkan dan diposisikan di posisi pelanggar hak asasi manusia. Agar setelahnya ini menjadi sebuah alasan yang legitimate untuk Iran diserang oleh pihak luar negeri,” katanya.

^{Roy Suryo}

Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Penasihat hukum Roy Suryo Cs, Jahmada Girsang, menuturkan akan ada tiga ahli yang diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (20/1/2026).

Pertama, Tono Saksono, ahli fotogrametri atau pengukuran geometris pada foto dalam koordinat, jarak, dan luas, baik secara analog maupun digital, serta ahli digital image processing.

“Ahli kedua yakni Henry Subiakto yang merupakan ahli komunikasi dan UU ITE. Ketiga, Zaenal Muttaqin merupakan ahli bedah saraf dan neuroscience dari Universitas Airlangga,” katanya.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

Untuk klaster pertama terdiri dari lima tersangka, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Kemudian, untuk klaster kedua terdiri dari tiga tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa.

Terbaru, status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah dicabut setelah keduanya mengajukan restorative justice (RJ).

^{Keran Investasi Swasta di RUPTL 2025-2034, Ini Dampaknya (Foto: Freepik)}

 Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, sebuah peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan telah resmi diumumkan.

Dokumen strategis ini disusun sebagai peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, sekaligus membuka peluang investasi swasta yang masif di sektor ketenagalistrikan.

Namun, dengan dibukanya keran investasi swasta, kondisi ini dinilai berpotensi menggeser peran negara dan PLN sebagai alat negara dalam mengendalikan sistem kelistrikan nasional, baik dari sisi kebijakan, keuangan, maupun keandalan sistem.

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN) M Abrar Ali menyampaikan bahwa implementasi RUPTL 2025-2034 berpotensi menimbulkan kerugian strategis bagi PLN dan negara. Dari sisi kebijakan, PLN berisiko kehilangan peran sentral sebagai instrumen negara dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan nasional.

“Dari sisi keuangan, dominasi pembangkit swasta dan asing berpotensi membebani PLN melalui kontrak jangka panjang dan kewajiban pembayaran kapasitas yang dapat menekan kesehatan keuangan perusahaan,” katanya di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Sementara dari sisi sistem, fragmentasi pengelolaan pembangkitan dinilai mengancam integrasi, keandalan, dan ketahanan sistem kelistrikan nasional dalam jangka panjang.

“Gugatan ini bukan semata untuk kepentingan pekerja PLN saja, melainkan juga perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang dilindungi hak konstitusionalnya dan memastikan listrik sebagai energi yang murah dan mudah diakses oleh rakyat serta perjuangan menegakkan kedaulatan negara di sektor energi listrik,” katanya.

https://outsidecontrol.com

^{Kadin Buka Suara Banyak Kredit Macet UMKM, Ternyata Ini Biang Keroknya (Foto: Freepik)}

 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada awal 2026. Meski kerap dijuluki sebagai tulang punggung ekonomi, UMKM dinilai masih terjebak dalam masalah struktural, terutama tingginya angka kredit macet.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menjelaskan bahwa tingginya kredit macet tersebut dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan modal dan permintaan pasar (supply and demand).

“Pelaku ekonomi yang kita lupakan adalah UMKM. Selalu dikatakan tulang punggung, tetapi kalau kita melihat kondisi UMKM kita sangat memilukan sebenarnya,” ungkap Aviliani dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Aviliani menyoroti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini digenjot secara besar-besaran dari sisi pasokan (supply side), namun tidak dibarengi dengan kepastian akses pasar atau permintaan bagi produk UMKM tersebut. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang mendapatkan modal namun kesulitan mengembalikannya.

“Kenapa? Memang dari sisi supply side ada KUR. KUR itu gede-gedean. Tapi dia enggak punya demand. Makanya kredit macetnya naik kalau kita lihat,” ucapnya.

Dia menambahkan bahwa mayoritas pelaku UMKM saat ini masih menjalankan bisnis hanya untuk sekadar bertahan hidup (survival mode), sehingga sulit untuk naik kelas tanpa adanya intervensi yang tepat.

https://uniquepatterns.com

_{UMKM Binaan BRI Hidupkan Napas Wastra Nusantara Lewat Koleksi Office Wear}

Batik kini semakin populer sebagai busana kantor karena mampu memadukan unsur tradisional dan profesional dalam tampilan yang elegan, dengan beragam motif yang dapat disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan pekerjaan.

Selain memperkaya penampilan, penggunaan batik di lingkungan kerja juga menjadi bentuk apresiasi terhadap budaya lokal, yang dengan sentuhan desain modern menjadikannya simbol identitas dan kebanggaan tanpa kehilangan relevansinya di dunia kerja masa kini.

Hal inilah yang mendorong Kain Indonesia by Shifara tetap semangat memproduksi Batik dalam bentuk office wear yang apik dan kekinian.

“Caranya adalah kami memproduksi baju-baju jadi atau ready to wear dengan konsep office wear dalam tema besarnya adalah from office to hangout dan memang target market utama kami adalah wanita,” kata Sinta Paramitha, pemilik dari Kain Indonesia by Shifara dikutip keterangan BRI, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Sinta, yang tinggal di Pekalongan, jatuh cinta pada batik karena lingkungan sekitarnya yang kaya akan produksi batik. Perjalanan bersama orangtuanya ke berbagai daerah juga memperluas wawasan Sinta tentang wastra Nusantara. Dari pengalaman ini, tumbuh niatnya untuk mengembangkan wastra Nusantara.

Dorongan untuk mengembangkan wastra semakin kuat ketika Sinta melihat adanya penurunan ekspor batik sejak 2012 dan pengrajin kain Indonesia yang berkurang hampir lebih dari 100ribu pengrajin dalam masa pandemi. Ancaman klaim dari berbagai negara turut membulatkan tekadnya untuk mengembangkan wastra dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai merek lokal, Kain Indonesia by Shifara berusaha menonjolkan keunikannya. Salah satunya dengan mengeksplor wastra Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan mencari material yang cocok dan nyaman untuk digunakan sehari-hari.

Sinta menggunakan wastra Indonesia dari berbagai daerah, seperti Endek Bali, Jumputan Palembang, Jumputan Jogja, dan Batik Pekalongan. Ia merancang busana yang dapat dikenakan oleh perempuan dengan berbagai ukuran, memudahkan pembuatan seragam. Selain itu, Sinta juga menyesuaikan modelnya dengan tren terkini agar tetap relevan.

Terus Berkembang Berkat Rumah BUMN BRI

Kain Indonesia by Shifara semakin berkembang setelah bergabung dengan Rumah BUMN BRI Jakarta, yang merupakan wadah kolaborasi dan pemberdayaan UMKM.

kera4d