Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto: Okezone)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya akan bergerak cepat setelah ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah terdampak oleh Presiden Prabowo Subianto.
Tito mengatakan, bahwa dalam penunjukan tersebut, Prabowo tidak memberikan target waktu khusus. Kendati demikian, ia bersama Letjen TNI Richard Tampubolon yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua akan segera menindaklanjutinya.
“Saya akan rapat berdua untuk menentukan langkah-langkah dan struktur,” kata Tito di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa 6 Januari 2026
Tito pun membeberkan tugas-tugas yang akan dilaksanakan Satgas tersebut. Fokus utama diarahkan pada percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
“Ya, melihat apa yang darurat, mulai dari pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, fasilitas kesehatan, pelayanan publik, semuanya,” ujarnya.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istri (Foto: AFP)
Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela. Ia pun mendesak AS segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya.
Menurutnya, serangan AS dengan menangkap Maduro dan istrinya dalam operasi militer merupakan pelanggara nyata terhadap hukum internasional. Hal ini juga merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat.
“Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Apa pun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya,” ujar Anwar melalui laman media sosialnya anwaribrahim_my, dikutip Minggu (4/1/2026).
Anwar melanjutkan, tindakan AS juga mengikis batasan mendasar terhadap penggunaan kekuasaan antar negara dan melemahkan kerangka hukum yang mendasari tatanan internasional. Ia menilai, rakyat Venezuela yang berwenang untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri.
Seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah, perubahan kepemimpinan yang tiba-tiba yang disebabkan oleh kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, terlebih lagi di negara yang sudah bergulat dengan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan dan ketegangan sosial yang mendalam,” tegasnya.
Malaysia menganggap penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan sebagai hal yang terpenting untuk hubungan damai antar negara. Keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan warga Venezuela untuk mengejar aspirasi sah mereka tanpa membahayakan lebih lanjut.
Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 pada 2 Januari 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menandai berakhirnya era hukum pidana kolonial yang telah digunakan lebih dari satu abad, sekaligus membuka babak baru penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa Indonesia.
“Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP baru hari ini merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial, dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan,” kata Yusril, Jumat (2/1/2026).
Yusril menjelaskan, KUHAP baru juga menggantikan KUHAP lama yang merupakan produk Orde Baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Meski disusun pascakemerdekaan, lanjut dia, KUHAP lama dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana berkembang setelah amandemen UUD 1945, sehingga perlu diperbarui untuk mendukung pemberlakuan KUHP Nasional yang baru.
Pemantauan itu dilakukan melalui video conference dengan sejumlah daerah jelang pergantian tahun di Polda Metro Jaya, Rabu (31/12/2025).
“Ya, malam ini kami, saya Menko Polkam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BMKG, Wakil Menteri Perhubungan, hadir di Polda Metro ini dalam rangka berhubungan dengan wilayah mulai dari Timur sampai ke Barat,” kata Djamari.
Ia menjelaskan, pihaknya berkomunikasi dengan jajaran Forkopimda di berbagai wilayah, mulai dari Papua hingga Lampung. Beberapa daerah dijadikan sampel untuk melihat perkembangan Operasi Lilin, termasuk kesiapan pengamanan perayaan malam pergantian tahun.
“Kami berhubungan dengan Forkopimda di arah Timur di Papua sampai dengan tadi di Lampung,” ujarnya.
Djamari menegaskan, dari hasil pemantauan tersebut tidak ditemukan adanya gangguan menonjol. Kondisi di daerah dinilai aman dan kondusif bagi masyarakat yang merayakan malam Tahun Baru.
“Tidak ada hal yang menonjol selama kami melakukan hubungan tadi dengan daerah-daerah yang saya sebutkan tadi dan sangat memberikan kesan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan di daerah memberikan suasana yang sangat kondusif bagi masyarakat kita untuk mempersiapkan diri merayakan pergantian tahun pada malam ini,” tuturnya.
Ia berharap situasi kondusif ini dapat terus terjaga hingga Operasi Lilin berakhir.
Hari Kelima Pencarian KM Putri Sakinah di Labuan Bajo, SAR Temukan Dinding Kapal (Dok Basarnas)
Proses pencarian KM Putri Sakinah yang tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki hari kelima pada Selasa (30/12/2025). Hari ini, tim SAR menemukan serpihan dinding KM Putri Sakinah.
1. Temukan Dinding Kapal
“Pukul 08.12 Wita, Tim RBB Dipolair Polda NTT kembali menemukan serpihan KM Putri Sakinah (bagian dinding kapal),” kata Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga mengonfirmasi perihal penemuan korban tenggelam merupakan satu dari empat warga negara asing (WNA) dari Spanyol. Korban tersebut belakangan diketahui merupakan putri Pelatih Valencia CF Femenino B, Fernando Martín Carreras.
“Saat ini tim berfokus pada pencarian 3 WNA Spanyol dengan melaksanakan fokus penyisiran di pulau terdekat dari Pulau Padar dan fokus penyelaman,” ujarnya.
Fathur menjelaskan, jumlah penyelam hari ini pun ditambah 11 orang dari sejumlah komunitas.
“Para penyelam terbagi pada 3 titik penyelaman SRU 1 di Perairan Utara Pulau Serai, SRU 2 Perairan Timur Pulau Padar, dan SRU 3 di Perairan selatan Pulau Serai,” ucapnya.
Ia menjelaskan, Tim SAR Gabungan mengerahkan alat alat seabob dan sonar milik Ditpolair Polda NTT di lokasi tenggelam guna untuk mendapatkan bangkai kapal KM Putri Sakinah yang diduga tenggelam didasar laut lokasi kejadian.
Selain itu, 12 Ulunit Kapal yang dikerahkan pada hari ini fokus menyisir pulau-pulau terdekat dari utara Pulau Padar. Drone thermal juga dikerahkan pada pencarian hari ini.
Sebagaimana diketahui, Kapal wisata KM Putri Sakinah dilaporkan tenggelam di Selat Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (26/12/2025) malam. Insiden ini diduga terjadi akibat kapal mengalami mati mesin saat berlayar, hingga akhirnya tenggelam.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman, menjelaskan kapal tersebut mengalami gangguan mesin sekitar pukul 20.30 WITA saat dalam perjalanan wisata.
Aparat saat membangun huntara di Sumbar (foto: dok ist)
TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam XX/Tanjungpura (TIB), Kepolisian dari Satuan Brimob Nusantara, serta Korpolairud Baharkam Polri dikerahkan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara), bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar).
Seluruh personel TNI dan Polri yang terlibat tampak antusias dan kompak saat membangun hunian sementara bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah tersebut.
Dalam proses pembangunan Huntara, personel gabungan terlihat memasang rangka baja ringan, dinding papan semen, lantai multipleks, atap zincalume, serta melakukan pengecoran lantai. Fasilitas dasar juga disiapkan untuk menunjang kenyamanan para pengungsi.
Adapun lokasi pembangunan Huntara yang dilaksanakan oleh Prajurit Denzipur 2/PS Kodam XX/TIB meliputi:
– Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
– Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Prabowo : Rp6,6 Triliun Hasil Penertiban Hutan Bisa Bikin 100 Ribu Rumah Korban Bencana Sumatera (Biro Pers Setpres)
Presiden Prabowo Subianto menyebutkan uang senilai Rp6,6 triliun hasil penertiban kawasan hutan dan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat dimanfaatkan untuk membangun 100.000 hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera. Selain itu, dana tersebut bisa digunakan untuk merenovasi ribuan sekolah yang rusak.
1. Rp6,6 Triliun Bisa Bangun 100 Ribu Rumah Korban Bencana
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
“Sebagai contoh, yang Rp6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah, untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, Rp6 triliun 100.000 rumah, hunian tetap,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, jumlah tersebut bahkan sudah mampu menutup setengah dari kebutuhan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menyebut, kebutuhan hunian di wilayah tersebut mencapai sekitar 200 ribu unit.
“Padahal kebutuhannya berapa ya, untuk bencana tiga provinsi ini ada yang kuasai angkanya kurang lebih berapa? Mendekati 200.000. Dengan ini saja 100.000 sudah sudah terbayar,” ucap dia.
Prabowo juga menegaskan, dana yang berhasil diselamatkan tersebut baru berasal dari 20 korporasi yang melanggar aturan dan ditertibkan aparat penegak hukum. Ia menilai, penegakan hukum ini masih berada pada tahap awal dan berpotensi menyelamatkan lebih banyak aset negara.
Trump menunjuk Gubernur Lousiana Jeff Landry sebagai Utusan Khusus untuk Greenland. (Foto: X)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memicu perselisihan baru dengan Denmark setelah menunjuk seorang utusan khusus untuk Greenland, pulau Arktik yang luas dan ingin ia aneksasi.
Pada Minggu (21/12/2025), Trump mengumumkan bahwa Jeff Landry, gubernur Louisiana, akan menjadi utusan khusus AS untuk Greenland, bagian semi-otonom dari Kerajaan Denmark.
Gubernur Landry mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa merupakan suatu kehormatan untuk melayani dalam “posisi sukarela untuk menjadikan Greenland bagian dari AS”.
Langkah ini telah membuat marah Kopenhagen, yang mengatakan akan menghubungi duta besar AS untuk “penjelasan”. Perdana Menteri Greenland mengatakan pulau itu harus “menentukan masa depan kita sendiri” dan “integritas teritorialnya harus dihormati”.
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump telah menghidupkan kembali minat lamanya terhadap Greenland, dengan alasan lokasi strategis dan kekayaan mineralnya.
Ia menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengamankan kendali atas pulau tersebut, sebuah sikap yang mengejutkan Denmark, sekutu NATO yang secara tradisional memiliki hubungan dekat dengan Washington.
Polisi Buka Peluang One Way Tak Diterapkan saat Mudik Nataru
Kepolisian membuka kemungkinan tidak menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way, di jalan tol saat arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kalau untuk di jalan tol sendiri, prediksi kami tidak akan melakukan rekayasa yang terlalu ekstrem, seperti one way nasional,” kata Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Faizal kepada awak media, Sabtu (20/12/2025).
Faizal menjelaskan, one way kemungkinan tidak diberlakukan karena prediksi pertumbuhan jumlah kendaraan pada Nataru tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya tidak sampai satu persen.
“Sehingga tadi yang disampaikan, pertumbuhan prediksi itu hanya nol sekian persen. Namun tetap kami antisipasi dengan rekayasa, karena rekayasa tersebut menggunakan traffic counting,” ujar Faizal.
Lukashenko mengatakan Oreshnik, sistem rudal balistik jarak menengah, tiba di negara itu pada Rabu (18/12/2025) dan mulai bertugas dalam pertempuran. Ia tidak menyebutkan berapa banyak rudal yang telah dikerahkan atau memberikan detail lainnya.
Presiden Vladimir Putin mengatakan pada Rabu bahwa Oreshnik akan mulai bertugas dalam pertempuran bulan ini, tetapi tidak memberikan detail lainnya. Ia membuat pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan para perwira militer senior Rusia.
Pengerahan Oreshnik ini dilakukan di tengah kebuntuan perundingan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Putin memperingatkan bahwa Moskow akan berupaya memperluas kemenangannya di Ukraina jika Kyiv dan sekutu Baratnya menolak tuntutan Kremlin dalam pembicaraan damai.
