Menteri HAM Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut dugaan kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di suatu tempat tidak bisa mewakili seluruhnya. Pasalnya, dalam pelaksanaan di lapangan, supplier hingga produsen MBG berbeda-beda.
“Jadi satu kesalahan bisa menyebabkan seluruh masalah dianggap bersalah kalau itu dalam keadaan homogen. Sekarang kita cek, makan bergizi gratis ini pelaksananya masing-masing berbeda-beda orang. Supplier makanan juga berbeda-beda. Yang di Bogor saja masing-masing berbeda orang supplier-nya,” kata Pigai saat konferensi pers di Kantor KemenHAM, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).
“Kemudian, produsen makanan juga berbeda-beda orang. Pengawasan juga berbeda-beda. Pengaturan higienis juga berbeda-beda orang. Sehingga kesimpulan Hukum Pareto tidak masuk di sini. Karena itulah, sebuah kasus yang terjadi di satu tempat tidak bisa mewakili seluruh kasus. Maka, kita mengambil kesimpulan bahwa Presiden menyatakan deviasi adalah 0,0017%,” tambahnya.
Pigai meminta kasus dugaan keracunan menu MBG di sejumlah wilayah Indonesia tidak perlu dipolitisasi. Ia menilai program MBG yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto bertujuan memenuhi kepentingan orang kecil.
“Ini tidak ada terkait dengan politik. Tidak boleh dipolitisasi. Ini untuk kepentingan rakyat. Kalau mau politisasi, yang lain ajalah. Orang makan, orang pendidikan, orang kesehatan kok. Ini untuk kepentingan orang kecil,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pigai mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki pelaksanaan MBG agar berdampak positif bagi anak-anak Indonesia.