Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kebijakan dan program Kemnaker difokuskan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui pelatihan vokasi yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Upaya ini sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesetaraan dan pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas,” ujar Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, Yassierli mengatakan salah satu langkah strategis Kemnaker dalam memacu kompetensi tenaga kerja dan penyelenggaraan pelatihan vokasi adalah melalui sinergi dengan 19 kepala daerah, dunia usaha dan industri (DUDI), serta perguruan tinggi.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Balai Besar Pelatihan Vokasi (BBPVP) Makassar bersama dengan 19 bupati/walikota dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
Adapun perwakilan dari dunia usaha dan perguruan tinggi yang terlibat adalah dari Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin; Institut Teknologi Pertanian Takalar; Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan, dan KADIN Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Dirjen Binalavotas (Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Agung Nur Rohmad mengatakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang dibuka Menaker Yassierli di BBPVP Makassar, diikuti 176 peserta atau 11 paket pelatihan, dengan sembilan program pelatihan.
Program-program itu adalah pelatihan bisnis dan manajemen, teknis las, teknik elektronika, teknik manufaktur, tata kecantikan, teknik refrigerasi, fashion technology, teknik otomotif, dan bangunan.
Di sisi lain, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi (BBPVP) Makassar La Ode Haji Polondu menilai pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri serta kampus.
Ia mengatakan upaya ini berdampak positif bagi terciptanya tenaga kerja terampil yang siap kerja serta menekan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.
“Karena itu, masalah ketenagakerjaan khususnya kompetensi calon tenaga kerja dan penanganan masalah pengangguran haruslah dilakukan dengan kerja-kerja kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta DUDI,” kata La Ode.