Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk tegas dalam menindak dan menertibkan para pelanggar, khususnya pedagang kaki lima (PKL) karena sejumlah tempat saat ini mulai semrawut.
“Makanya Satpol PP bukan malah lemah gemulai. Harus tegas dia itu kan artinya mencegah dan menindak. Jangan sampai ada pembiaran,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, ketika Satpol PP tidak tegas dalam menindak siapa saja yang melanggar terutama para pedagang kaki lima, maka kawasan Ibu Kota akan tampak kumuh.
Inggard mengatakan, ketika permasalahan PKL tidak kunjung selesai, maka akan semakin menjamur dan Jakarta tak akan selesai dalam hal berbenah diri.
“Bukannya kita tidak manusiawi. Tapi orang-orang itu yang datang urbanisasi tanpa kejelasan. Sehingga menimbulkan kerancuan dalam menata kota,” ujarnya.
Sementara itu, Kasatpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP saat ini dilakukan secara humanis tanpa harus agresif.
Untuk itu, ia meyakinkan bahwa Satpol PP bekerja bukan hanya penindakan tetapi harus ikut mencari solusi agar para pedagang kaki lima setelah ditindak tidak kembali lagi.
“Jadi penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan humanis, profesional. Itu yang sedang kita lakukan,” katanya.