Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah berencana untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Perumahan. Artinya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ada saat ini bakal dipisah menjadi dua. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Kementerian ini pun sudah mulai mengemuka.
“Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu,” ungkap Adik Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo dalam APEC BAC Indonesia di Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (3/9/24).
Artinya rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35% dari pagu anggaran Kementerian PUPR di tahun 2024 ini yang nilainya mencapai Rp 146,98 triliun. Sedangkan pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR bernilai Rp 164,39 triliun.’
Anggaran yang ada untuk Kementerian Perumahan itu diharapkan dapat memfasilitasi bergeliatnya sektor perumahan mulai tahun 2025 mendatang, termasuk membangun 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 T, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.
Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
“Itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan,” kata Hashim.
Hashim juga bakal mendapat jabatan sebagai Kepala Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan. Bahkan sejak beberapa bulan yang lalu Ia telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyusun program Kementerian Perumahan ini.
“Sejak 4 bulan lalu, saya ditunjuk Pak Prabowo sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran. Kami mengundang dan mengajak beberapa faktor dan lembaga terkait, termasuk BTN, termasuk direksi Perumnas, SMF, dan lain-lain,” sebutnya.