DPR Bilang Putuskan MK Pisahkan Pilpres dan Pilkada Paradoks

DPR Bilang Putuskan MK Pisahkan Pilpres dan Pilkada Paradoks

DPR Bilang Putuskan MK Pisahkan Pilpres dan Pilkada Paradoks

 Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional (Pilpres serta Pileg), dan pemilu daerah (Pilkada). Ia menilai, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 itu adalah paradoks.

Apalagi, kata Khozin, sebelumnya MK telah memberi enam opsi model keserantakan pemilu sebaimana putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 26 Februari 2020.

“Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 26 Februari 2020, MK telah memberi enam opsi keserentakan pemilu. Tapi putusan MK yang baru justru membatasi, ini paradoks,” kata Khozin dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

Seharusnya, kata Khozin, MK konsisten dengan putusan sebelumnya yang memberi pilihan kepada pembentuk undang-undang (UU) dalam merumuskan model keserentakan dalam UU Pemilu. 

“Bahwa UU Pemilu belum diubah pasca putusan 55/PUU-XVII/2019 tidak lantas menjadi alasan bagi MK untuk ‘lompat pagar’ atas kewenangan DPR. Urusan pilihan model keserentakan pemilu merupakan domain pembentuk UU,” tegas Khozin.

Apalagi, kata Khozin, dalam pertimbangan hukum di angka 3.17 putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 secara tegas menyebutkan bahwa MK tidak berwenang menentukan model keserentakan pemilihan. 

“Putusan 55 cukup jelas, MK dalam pertimbangan hukumnya menyadari urusan model keserentakan bukan domain MK, tapi sekarang justru MK menentukan model keserentakan,” terang Khozin. 

Hasto Bilang Cuma 2 Kali Bertemu Harun Masiku: Saya Tidak Punya Kedekatan!

Hasto Bilang Cuma 2 Kali Bertemu Harun Masiku: Saya Tidak Punya Kedekatan!

Hasto Bilang Cuma 2 Kali Bertemu Harun Masiku: Saya Tidak Punya Kedekatan!

 Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membantah dirinya mempunyai kedekatan dengan Harun Masiku. Sebab, ia hanya bertemu dua kali. 

Hal itu sebagaimana Hasto sampaikan saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/6/2025).

“Saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku,” kata Hasto. 

Hasto juga menyebutkan, selama proses pencalegan Harun tidak pernah berkonsultasi dengan dirinya. Termasuk dirinya yang ditempatkan di dapil Sumsel 1.

Sebab, penetapan tersebut merupakan keputusan hasil rapat pleno yang harus dipatuhi oleh seluruh calon anggota legislatif dari PDIP.  “Apalagi keputusan ini melalui suatu proses demokratis dengan cara menanyakan kepada setiap calon anggota legislatif Terhadap usulan daerah pemilihannya,” ujarnya. 

Hasto melanjutkan, dirinya hanya dua kali bertemu dengan Harun. Seingatnya, pertemuan pertama ketika memperkenalkan diri di DPP PDIP. 

Selanjutnya, pertemuan lainnya ketika Harun mendatangi Hasto di rumah aspirasi PDIP. Tujuannya, untuk mengundang Sekjen PDIP itu untuk menghadiri upacara adat dan perayaan natal. 

Kendati begitu, Hasto menyatakan kedua undangan dari Harun Masiku itu tak ada yang dipenuhi. 

“Saudara Harun Nasiku ketemu saya di Rumah Aspirasi ketika mengundang saya sekitar bulan November untuk menghadiri acara potong kerbau, suatu upacara adat yang sangat besar dan juga mengundang saya untuk hadir di Natalan, tapi saya tidak menghadiri kedua undangan tersebut,” ucapnya.

Kera4D

Sinyal Prabowo-Megawati Bertemu Kembali, Gerindra: Banyak Momentum Bisa Mempertemukan

Sinyal Prabowo-Megawati Bertemu Kembali, Gerindra: Banyak Momentum Bisa Mempertemukan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hanya saja belum bisa dipastikan waktunya.

Ahmad Muzani optimis pertemuan kedua tokoh bangsa itu bisa terealisasi. “Saya belum tahu (ada rencana pertemuan lagi antara Prabowo-Megawati). Tapi Insyaa Allah akan segera bertemu,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

Ketua MPR RI ini menilai, ada banyak momentum yang bisa mempertemukan Prabowo dengan Megawati. Untuk itu, pertemuan keduanya tak perlu ada penyesuaian tempat lagi.

“Ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan. Tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui,” ucap Muzani. Banyak acara yang akan banyak mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Megawati pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025. Pertemuan ini merupakan kedua kalinya. Prabowo pernah berkunjung ke kediaman Megawati di Menteng untuk bersilaturahmi.

Kas138 Login

Lagi, Gempa Besar M5,0 Guncang Melonguane Sulut

Lagi, Gempa Besar M5,0 Guncang Melonguane Sulut

Ilustrasi gempa

Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,0 kembali mengguncang Timur Laut Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) Selasa 24 Juni 2025. Gempa berada di kedalaman 21 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pukul 13.24 WIB. Koordinat gempa 4.52 Lintang Utara dan 126.75 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.0, 24-Jun-2025 13:24:32 WIB, Lok:4.52 LU, 126.75 BT,” demikian keterangan disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

Titik gempa berada di 58 kilometer Timur Laut Melonguane, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

Sebelumnya, gempa M6,5 mengguncang Timur Laut Melonguane pada Selasa pagi. Gempa berada di kedalaman 77 kilometer. Gempa yang terjadi pukul 08.58 WIB itu memiliki koordinat gempa 7.44 Lintang Utara dan 129.46 Bujur Timur.

Kas138 Daftar

Eks Presiden Rusia: Sejumlah Negara Siap Pasok Hulu

Eks Presiden Rusia: Sejumlah Negara Siap Pasok Hulu Ledak Nuklir ke Iran

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev

Mantan Presiden Rusia dan Wakil Ketua Dewan Keamanan negara itu Dmitry
Medvedev mengatakan bahwa sejumlah negara siap memasok hulu ledak nuklir ke Iran. Klaim Medvedev, yang diunggah di media sosial, muncul menyusul serangan Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklir Iran pada Minggu, (22/6/2025) pagi.

Dalam sebuah posting di X, Medvedev menyatakan bahwa serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordow menjadi bumerang, dan berujung pada hasil yang bertolak belakang dengan apa yang ingin dicapai Presiden AS Donald Trump.

Menurut Medvedev, “pengayaan material nuklir — dan, sekarang kita dapat mengatakannya secara langsung, produksi senjata nuklir di masa mendatang — akan terus berlanjut.”

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada Minggu bahwa Rusia mengutuk keras serangan AS terhadap situs nuklir Iran.

“Keputusan yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan wilayah negara berdaulat sebagai sasaran serangan rudal dan bom, apa pun argumen yang diajukan, secara mencolok melanggar hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata kementerian tersebut dalam pernyataannya, sebagaimana dilansir Jerusalem Post.

“Kami menyerukan diakhirinya agresi dan peningkatan upaya untuk menciptakan kondisi guna mengembalikan situasi ke jalur politik dan diplomatik,” tambah pernyataan tersebut.

Mahasiswa Ditangkap saat Aksi Damai di Depan Wapres, DPR: Tidak Dapat Dibenarkan Secara Demokratis

Mahasiswa Ditangkap saat Aksi Damai di Depan Wapres, DPR: Tidak Dapat Dibenarkan Secara Demokratis

Penangkapan mahasiswa

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mengkritik penghadangan dan penahanan sementara terhadap tiga mahasiswa oleh aparat, saat mereka menggelar aksi protes secara damai dalam momen kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Blitar, Jawa Timur.

Ia meminta aparat keamanan agar tidak bereaksi berlebihan, apalagi bertindak represif menghadapi sejumlah mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Ia menilai, penghadangan terhadap mahasiswa merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Aksi mahasiswa yang membentangkan poster kritik terhadap kebijakan publik jelas merupakan ekspresi damai, bukan ancaman keamanan,” kata Abdullah, Minggu (22/6/2025).

Abdullah pun mengatakan, penahanan mahasiswa itu bentuk pembatasan kebebasan berekpresi yang tak dapat dibenarkan secara demokratis. 

“Maka tindakan pengamanan yang berujung pada penahanan selama berjam-jam adalah bentuk pembatasan kebebasan sipil yang tidak dapat dibenarkan secara demokratis,” tuturnya.

Dalam negara hukum, Abdullah menegaskan, kritik sekalipun terhadap pejabat tertinggi bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian dari partisipasi publik yang seharusnya dilindungi. Terlebih dalam aksi tersebut, menurut Abdullah, tidak ada unsur kekerasan, ujaran kebencian, atau tindakan yang mengancam keselamatan pejabat negara.

“Penangkapan mahasiswa karena membawa poster bertuliskan pertanyaan atau kritik terhadap Wakil Presiden, apapun narasinya, adalah bentuk reaksi yang berlebihan,” tutur Abdullah.

Slot Qris

Angkat Diplomasi Damai, Prabowo Lantang Singgung

Angkat Diplomasi Damai, Prabowo Lantang Singgung Konflik Ukraina-Rusia dan Korut-Korsel

Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, di Rusia

 Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip nonblok dan solusi damai atas konflik global dalam diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, di Rusia.

Menurut Prabowo, Indonesia telah lama memegang teguh posisi nonblok dan selalu mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata, termasuk dalam situasi di Ukraina. Kepala Negara juga menyinggung usulan gencatan senjata yang pernah disampaikan Indonesia dua tahun lalu.

“Dalam konflik di Ukraina, saya kira dua tahun lalu, kami mengusulkan gencatan senjata segera di tempat. Dan saat itu, tanggapan dari pihak Rusia cukup terbuka, bahkan sangat positif,” tuturnya.

Prabowo lalu mencontohkan situasi di Semenanjung Korea sebagai model gencatan senjata yang efektif menjaga stabilitas, meskipun konflik secara resmi belum selesai. “Bahkan di Korea saat ini, antara Korea Utara dan Korea Selatan ada zona demiliterisasi yang disupervisi oleh PBB. Perang Korea belum berakhir secara resmi, namun ada kondisi damai yang tercipta,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia akan terus mendorong diplomasi dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global, tanpa harus memihak atau tunduk pada tekanan dari pihak manapun.

Serangan Rudal Iran Hantam Taman Kantor Microsoft di Israel, 6 Terluka

Serangan Rudal Iran Hantam Taman Kantor Microsoft di Israel, 6 Terluka

Iran bombardir Israel

 Serangan rudal Iran menghantam kawasan kantor Microsoft di Beersheba, Israel selatan. Tampak kerusakan di taman teknologi canggih Gav-Yam Negev.

Gambar-gambar menunjukkan kebakaran terjadi di dekat kantor Microsoft di Beersheba, Israel selatan, lapor BBC, Jumat (20/6/2025). Dilaporkan ada kerusakan pada bangunan tempat tinggal.

Petugas pemadam kebakaran dan paramedis datang ke lokasi kejadian. Setidaknya enam orang dilaporkan terluka dan telah dibawa ke rumah sakit.

Tampaknya Iran kembali menargetkan taman teknologi canggih Gav-Yam. Menurut pejabat Iran, lokasi itu menjadi sasarannya kemarin pagi ketika rumah sakit Soroka di dekatnya diserang.

Sementara itu, Al Jazeera melaporkan, taman teknologi ini memiliki banyak kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang robotika dan ilmu data, dan sebagainya.

Slot Gacor

KPK Periksa Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terkait Kasus Dana Hibah

KPK Periksa Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terkait Kasus Dana Hibah

KPK Periksa Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terkait Kasus Dana Hibah

 Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi. Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022.

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/6/2025). 

Disebutkan, yang bersangkutan sudah memenuhi panggilan tim penyidik untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. 

Selain Kusnadi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lain, yakni Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jatim, Moh. Ali Kuncoro; Kepala BPKAD Jawa Timur, Sigit Panoentoen; dan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Jatim,  Bagus Djulig Wijono. 

Sebagai informasi, KPK menyebut telah menetapkan sebanyak 21 tersangka dalam perkara ini. Empat dari tersangka itu merupakan penerima dan 17 sisanya merupakan pemberi.

Namun, KPK belum membeberkan nama-nama itu ke publik. Juru Bicara KPK saat itu, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut nama-nama itu akan segera dibeberkan apabila penyidikan tuntas.

Slot Gacor

Seskab Teddy Ungkap Pesan Menyentuh Prabowo Putuskan 4 Pulau Kembali ke Pangkuan Aceh

Seskab Teddy Ungkap Pesan Menyentuh Prabowo Putuskan 4 Pulau Kembali ke Pangkuan Aceh

Seskab Teddy Ungkap Pesan Menyentuh Prabowo Putuskan 4 Pulau Kembali ke Pangkuan Aceh

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto saat memutuskan empat pulau yang sebelumnya dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara kembali ke Aceh. Empat pulau adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat lewat konferensi video yang dilakukan saat melakukan lawatan ke Rusia pada Selasa (17/6).

“Berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, Presiden Prabowo pun secara resmi memutuskan bahwa keempat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, secara administratif masuk wilayah administratif Provinsi Aceh,” kata Teddy lewat unggahan Instagram, @sekretariat.kabinet, dikutip, Rabu (18/6/2025).

Dijelaskan Teddy, Presiden Prabowo ketika memimpin rapat menyampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus selalu menjadi pegangan dalam setiap mengambil kebijakan. Prabowo bersyukur keputusan ini disepakati bersama pemerintah pusat dan daerah.

“Alhamdulillah kalau memang dengan cepat ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali,” ujarnya.


Togel Online