YERTAKANHOLD

_{^{Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini}}

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menjelaskan, kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) bersifat opsional dan bukan kewajiban. Aturan itu disampaikan saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

“Fleksibilitas kerja ini bersifat opsional. Jadi bukan kewajiban,” kata Rini dalam rapat.

Aturan terkait ASN dapat WFA termaktub pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut membolehkan maupun tidak menggunakan skema fleksibilitas.

Peraturan menteri itu hasil tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN. Kemudian, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Kerja ASN agar dapat melaksanakan tugas secara fleksibilitas.

“Instansi pemerintah boleh menggunakan ini, tapi boleh juga tidak menggunakan fleksibilitas kerja. Kebijakan ini berlaku apabila mereka siap, karena sudah ada pengaturan di dalamnya,” ungkap Rini.

_{^{Kadishub DKI Buka Suara soal Viral Petugas Derek Terima Sebungkus Rokok dari Sopir Bajaj}}

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jakarta, Syafrin Liputo buka suara soal viral dugaan petugas derek menerima sebungkus rokok dari sopir bajaj di kawasan Salemba Raya, Jakarta Pusat. 

Ia akan melakukan pemeriksaan terhadap petugas derek Dishub yang bertugas kala itu pada Senin 30 Juni 2025.

Dalam video amatir yang diunggah di media sosial terlihat sopir bajaj membawa sebungkus rokok ke mobil derek Dishub DKI. Sedangkan kondisi bajaj miliknya terparkir di bahu jalan Salemba Raya.

“Terima kasih informasinya. Namun terkait hal ini kami tetap akan lakukan pemeriksaan kepada jajaran yang bersangkutan pada hari Senin, 30 Juni 2025,” ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Minggu (29/6/2025).

Syafrin juga mengatakan telah mendapat video klarifikasi dari sopir bajaj yang menjelaskan momen itu petugas derek Dishub DKI meminta tolong agar membelikan rokok. 

“Saya mendapatkan video dari supir bajaj bahwa itu bukan diminta, tapi supir bajaj selalu diminta tolong membelikan rokok,” ujarnya.

_{^{Pelaku pencurian}}

Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan, satu unit mobil Honda Civic Turbo milik seorang karyawan perusahaan investasi di Kota Cirebon. 

Pelaku berinisial WF (39), warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ia ditangkap saat hendak kabur ke Aceh melalui Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat 27 Juni 2025, sekira pukul 11.00 WIB.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar melalui Kasat Reskrim AKP Fajri Ameli Putra mengungkapkan, aksi kriminal itu dilaporkan oleh korban bernama Ersian alias Cia (29), seorang karyawan swasta. Kejadian berlangsung pada Oktober 2024 di lingkungan kantor tempat korban bekerja.

“Pelaku masuk secara paksa ke dalam kantor, menyerang korban dengan memukul kepalanya, lalu merampas dua tas dan membawa kabur mobil korban yang terparkir di halaman,” jelas AKP Fajri, Sabtu (28/6/2025).

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pelaku merupakan mantan member PT Equity World Futures. Ia disebut mengalami kerugian hingga Rp750 juta saat mengikuti program trading emas. 

Kekalahan itu memicu emosi pelaku yang kemudian mendatangi kantor perusahaan untuk mencari seorang mentor bernama Anita. Namun saat berada di lokasi, kemarahan pelaku berujung aksi kekerasan terhadap korban yang tengah berada di kantor.

“Mobil korban berhasil kami temukan di wilayah Kuningan. Tapi pelaku sempat berpindah-pindah lokasi dan tidak kooperatif selama pelacakan,” ungkap Fajri.

Baca Juga:

_{^{DPR Bilang Putuskan MK Pisahkan Pilpres dan Pilkada Paradoks}}

 Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional (Pilpres serta Pileg), dan pemilu daerah (Pilkada). Ia menilai, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 itu adalah paradoks.

Apalagi, kata Khozin, sebelumnya MK telah memberi enam opsi model keserantakan pemilu sebaimana putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 26 Februari 2020.

“Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 26 Februari 2020, MK telah memberi enam opsi keserentakan pemilu. Tapi putusan MK yang baru justru membatasi, ini paradoks,” kata Khozin dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

Seharusnya, kata Khozin, MK konsisten dengan putusan sebelumnya yang memberi pilihan kepada pembentuk undang-undang (UU) dalam merumuskan model keserentakan dalam UU Pemilu. 

“Bahwa UU Pemilu belum diubah pasca putusan 55/PUU-XVII/2019 tidak lantas menjadi alasan bagi MK untuk ‘lompat pagar’ atas kewenangan DPR. Urusan pilihan model keserentakan pemilu merupakan domain pembentuk UU,” tegas Khozin.

Apalagi, kata Khozin, dalam pertimbangan hukum di angka 3.17 putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 secara tegas menyebutkan bahwa MK tidak berwenang menentukan model keserentakan pemilihan. 

“Putusan 55 cukup jelas, MK dalam pertimbangan hukumnya menyadari urusan model keserentakan bukan domain MK, tapi sekarang justru MK menentukan model keserentakan,” terang Khozin. 

_{^{Hasto Bilang Cuma 2 Kali Bertemu Harun Masiku: Saya Tidak Punya Kedekatan!}}

 Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membantah dirinya mempunyai kedekatan dengan Harun Masiku. Sebab, ia hanya bertemu dua kali. 

Hal itu sebagaimana Hasto sampaikan saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/6/2025).

“Saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku,” kata Hasto. 

Hasto juga menyebutkan, selama proses pencalegan Harun tidak pernah berkonsultasi dengan dirinya. Termasuk dirinya yang ditempatkan di dapil Sumsel 1.

Sebab, penetapan tersebut merupakan keputusan hasil rapat pleno yang harus dipatuhi oleh seluruh calon anggota legislatif dari PDIP.  “Apalagi keputusan ini melalui suatu proses demokratis dengan cara menanyakan kepada setiap calon anggota legislatif Terhadap usulan daerah pemilihannya,” ujarnya. 

Hasto melanjutkan, dirinya hanya dua kali bertemu dengan Harun. Seingatnya, pertemuan pertama ketika memperkenalkan diri di DPP PDIP. 

Selanjutnya, pertemuan lainnya ketika Harun mendatangi Hasto di rumah aspirasi PDIP. Tujuannya, untuk mengundang Sekjen PDIP itu untuk menghadiri upacara adat dan perayaan natal. 

Kendati begitu, Hasto menyatakan kedua undangan dari Harun Masiku itu tak ada yang dipenuhi. 

“Saudara Harun Nasiku ketemu saya di Rumah Aspirasi ketika mengundang saya sekitar bulan November untuk menghadiri acara potong kerbau, suatu upacara adat yang sangat besar dan juga mengundang saya untuk hadir di Natalan, tapi saya tidak menghadiri kedua undangan tersebut,” ucapnya.

Kera4D

_{^{Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani}}

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hanya saja belum bisa dipastikan waktunya.

Ahmad Muzani optimis pertemuan kedua tokoh bangsa itu bisa terealisasi. “Saya belum tahu (ada rencana pertemuan lagi antara Prabowo-Megawati). Tapi Insyaa Allah akan segera bertemu,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

Ketua MPR RI ini menilai, ada banyak momentum yang bisa mempertemukan Prabowo dengan Megawati. Untuk itu, pertemuan keduanya tak perlu ada penyesuaian tempat lagi.

“Ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan. Tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui,” ucap Muzani. Banyak acara yang akan banyak mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Megawati pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025. Pertemuan ini merupakan kedua kalinya. Prabowo pernah berkunjung ke kediaman Megawati di Menteng untuk bersilaturahmi.

Kas138 Login

^{_{Ilustrasi gempa}}

Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,0 kembali mengguncang Timur Laut Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) Selasa 24 Juni 2025. Gempa berada di kedalaman 21 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pukul 13.24 WIB. Koordinat gempa 4.52 Lintang Utara dan 126.75 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.0, 24-Jun-2025 13:24:32 WIB, Lok:4.52 LU, 126.75 BT,” demikian keterangan disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

Titik gempa berada di 58 kilometer Timur Laut Melonguane, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

Sebelumnya, gempa M6,5 mengguncang Timur Laut Melonguane pada Selasa pagi. Gempa berada di kedalaman 77 kilometer. Gempa yang terjadi pukul 08.58 WIB itu memiliki koordinat gempa 7.44 Lintang Utara dan 129.46 Bujur Timur.

Kas138 Daftar

_{^{Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev}}

Mantan Presiden Rusia dan Wakil Ketua Dewan Keamanan negara itu Dmitry Medvedev mengatakan bahwa sejumlah negara siap memasok hulu ledak nuklir ke Iran. Klaim Medvedev, yang diunggah di media sosial, muncul menyusul serangan Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas nuklir Iran pada Minggu, (22/6/2025) pagi.

Dalam sebuah posting di X, Medvedev menyatakan bahwa serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordow menjadi bumerang, dan berujung pada hasil yang bertolak belakang dengan apa yang ingin dicapai Presiden AS Donald Trump.

Menurut Medvedev, “pengayaan material nuklir — dan, sekarang kita dapat mengatakannya secara langsung, produksi senjata nuklir di masa mendatang — akan terus berlanjut.”

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada Minggu bahwa Rusia mengutuk keras serangan AS terhadap situs nuklir Iran.

“Keputusan yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan wilayah negara berdaulat sebagai sasaran serangan rudal dan bom, apa pun argumen yang diajukan, secara mencolok melanggar hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata kementerian tersebut dalam pernyataannya, sebagaimana dilansir Jerusalem Post.

“Kami menyerukan diakhirinya agresi dan peningkatan upaya untuk menciptakan kondisi guna mengembalikan situasi ke jalur politik dan diplomatik,” tambah pernyataan tersebut.

_{^{Penangkapan mahasiswa}}

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mengkritik penghadangan dan penahanan sementara terhadap tiga mahasiswa oleh aparat, saat mereka menggelar aksi protes secara damai dalam momen kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Blitar, Jawa Timur.

Ia meminta aparat keamanan agar tidak bereaksi berlebihan, apalagi bertindak represif menghadapi sejumlah mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Ia menilai, penghadangan terhadap mahasiswa merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Aksi mahasiswa yang membentangkan poster kritik terhadap kebijakan publik jelas merupakan ekspresi damai, bukan ancaman keamanan,” kata Abdullah, Minggu (22/6/2025).

Abdullah pun mengatakan, penahanan mahasiswa itu bentuk pembatasan kebebasan berekpresi yang tak dapat dibenarkan secara demokratis. 

“Maka tindakan pengamanan yang berujung pada penahanan selama berjam-jam adalah bentuk pembatasan kebebasan sipil yang tidak dapat dibenarkan secara demokratis,” tuturnya.

Dalam negara hukum, Abdullah menegaskan, kritik sekalipun terhadap pejabat tertinggi bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian dari partisipasi publik yang seharusnya dilindungi. Terlebih dalam aksi tersebut, menurut Abdullah, tidak ada unsur kekerasan, ujaran kebencian, atau tindakan yang mengancam keselamatan pejabat negara.

“Penangkapan mahasiswa karena membawa poster bertuliskan pertanyaan atau kritik terhadap Wakil Presiden, apapun narasinya, adalah bentuk reaksi yang berlebihan,” tutur Abdullah.

Slot Qris

_{^{Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, di Rusia}}

 Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip nonblok dan solusi damai atas konflik global dalam diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, di Rusia.

Menurut Prabowo, Indonesia telah lama memegang teguh posisi nonblok dan selalu mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata, termasuk dalam situasi di Ukraina. Kepala Negara juga menyinggung usulan gencatan senjata yang pernah disampaikan Indonesia dua tahun lalu.

“Dalam konflik di Ukraina, saya kira dua tahun lalu, kami mengusulkan gencatan senjata segera di tempat. Dan saat itu, tanggapan dari pihak Rusia cukup terbuka, bahkan sangat positif,” tuturnya.

Prabowo lalu mencontohkan situasi di Semenanjung Korea sebagai model gencatan senjata yang efektif menjaga stabilitas, meskipun konflik secara resmi belum selesai. “Bahkan di Korea saat ini, antara Korea Utara dan Korea Selatan ada zona demiliterisasi yang disupervisi oleh PBB. Perang Korea belum berakhir secara resmi, namun ada kondisi damai yang tercipta,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia akan terus mendorong diplomasi dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global, tanpa harus memihak atau tunduk pada tekanan dari pihak manapun.