Serial drama kriminal romantis Korea bertajuk “The Judge from Hell” yang dibintangi Park Shinye dan Kim Jaeyeong bakal tayang pada 21 September 2024 di layanan pemutaran film Disney+ Hotstar.
Serial ini menceritakan tentang Bitna, seorang hakim bermasalah yang dikenal sering menjatuhkan hukuman ringan kepada terdakwa.
Banyak dikritik karena hukumannya yang ringan, masyarakat tidak menyadari bahwa Bitna telah dirasuki oleh iblis yang dikirim ke bumi untuk menyeret sepuluh penjahat kembali ke neraka.
Bitna yang memiliki tekad kuat dan tampaknya tak dapat dihentikan seketika berubah ketika ia mulai mengembangkan perasaan terhadap detektif Daon.
Akankah iblis itu mampu menyelesaikan misinya atau menyerahkan semuanya demi detektif impiannya?
Serial ini menghadirkan Park Shinhye yang pernah berperan di “Doctor Slump” dan “Sisyphus: The Myth” sebagai Bitna serta Kim Jaeyeong yang pernah berperan di “Love in Contract” dan “Reflection of You” sebagai detektif Daon
“The Judge From Hell” disutradarai oleh Park Jinpyo yang dikenal lewat karyanya “Brave Citizen” dan “Love Forecast” dengan naskah yang ditulis oleh Jo Isu.
Tangsi Belanda yang berada di tepian Sungai Siak, Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, merupakan bangunan sejak zaman Kolonial Belanda. Bangunan itu termasuk bangunan yang terabaikan selama berpuluh-puluh tahun.
Sebelum 2018, bangunan itu hanyalah bangunan tua yang menyeramkan. Warna putih gedung itu memudar dan beberapa sisi ada yang menghitam ditambah dengan lumut-lumut hijau yang bergantungan.
Padahal, bangunan itu bukti sejarah Kolonial Belanda yang bisa dijadikan objek studi sejarah, studi teknik arsitektur dan destinasi wisata. Dari sisi sejarah, Tangsi Belanda berfungsi sebagai zona perlindungan dan pertahanan bagi tentara Belanda pada zaman kolonial.
Dalam kompleks dengan luas sekitar 2.710 meter persegi itu terdapat 6 unit bangunan yang membentuk formasi melingkar, sehingga terdapat halaman di bagian dalam dengan beragam fungsi. Seperti sebagai penjara, asrama, kantor, gudang senjata dan gudang logistik.
Bangunan Tangsi Belanda ini diperkirakan dibangun pada abad ke-19 pada masa berlangsungnya Kesultanan Siak. Terutama setelah ditandatanganinya Traktat Siak pada masa Sultan Siak ke-9, Sultan Asy-Syaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin yang memerintah pada 1827-1864.
Bangunan I berada di sebelah timur. Bangunan itu terdiri dari 2 lantai, panjang 18 meter dan lebar 9,6 meter. Lantai bawah terdiri dari bangunan sayap utara yang berfungsi sebagai ruang jaga, kantor dan ruang tahanan. Pada bangunan sayap selatan terdapat empat ruangan yang dahulu pernah dipergunakan sebagai kamar mayat dan rumah sakit.
Sementara dua unit bangunan yang berada di belakang (bangunan II dan III), merupakan bangunan dua lantai yang sama bentuknya dan berukuran 155 x 11 meter. Lantai bawah pernah difungsikan sebagai kantor dan lantai atas diperuntukkan sebagai asrama dan tempat tinggal para tentara kolonial.
Di sebelah ujung selatan halaman dalam terdapat sisa-sisa bangunan (bangunan IV). Di sebelah utara bangunan utama terdapat bangunan bekas gudang senjata (bangunan V) berukuran 6,7 x 6 meter. Pada ujung barat halaman, juga terdapat sisa bangunan WC dan kamar mandi berukuran 6 meter persegi yang terdiri dari tiga ruangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Permukiman Siak Irving Kahar Arifin mengatakan hal yang sangat unik dan khas dari Tangsi Belanda adalah struktur fondasi yang berbentuk setengah lingkaran dengan peletakan tiga sendi. Teknologi arsitektural pada pondasi tangsi ternyata sangat mendekati bangunan kolonial di negara asalnya di Eropa.
“Asumsi kami struktur fondasi seperti ini diaplikasikan pada kondisi air tanah yang tinggi dan pada struktur tanah gambut,” kata Irving.
Bentuk fondasi tersebut sempat diasumsikan masyarakat sebagai terowongan rahasia. Hal tersebut menjadi salah satu keistimewaan situs cagar budaya yang satu ini. Secara bentuk menunjukkan bangunan itu sangat fungsional dan identik dengan bangunan yang ada di Eropa.
Keunikan lainnya terdapat pada tata letak bangunan yang menghadap ke sungai dan menerapkan konsep water front city. Besar kemungkinan Kolonial Belanda pada waktu itu mengintai kapal yang masuk dari muara Sungai Siak.
Tangsi Belanda merupakan situs cagar budaya Kabupaten Siak berdasarkan SK Bupati Siak Nomor 436.a/HK/KPTS/2017. Karena itu perlu dilakukan upaya pelestarian dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pelestarian dimaksud juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Menyadari hal tersebutlah, Dinas PU Tarukim Siak mengusulkan melakukan pemugaran terhadap bangunan itu pada 2018 dan 2019 lalu.
Sebelum itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Tim Arkeolog dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) membuat kajian akademiknya terlebih dahulu dengan menggunakan metode teknologi mutakhir untuk mengetahui struktur asli bangunan.
Pada 2018, Kementerian PUPR menyetujui melaksanakan revitalisasi pada bangunan itu senilai Rp5,2 miliar. Revitalisasi itu dilakukan pada Gedung I dan Gedung VI, yang berada paling depan dan belakang kompleks tangsi.
Gedung VI yang paling belakang tersebut berfungsi sebagai tempat makan para tentara Belanda. Sebenarnya bangunan itu ada dua dan hanya tersisa tapak fondasinya saja. Akhirnya, satu dibangun kembali dan lainnya dikemas Dinas PU Tarukim Siak sebagai objek tapak situs.
Tujuannya untuk menceritakan bahwa dahulu pernah ada bangunan yang identik dengan bangunan di sebelahnya. Bangunan itu dimodifikasi dengan pencahayaan agar terlihat estetik.
Begitu pemugaran selesai, warga Kampung Benteng Hulu terpesona melihatnya. Bangunan yang sebelumnya memberikan kesan menyeramkan kini berubah drastis menjadi bangunan yang layak dikunjungi.
Kepala Dinas PU Tarukim Siak Irving Kahar Arifin menyebutnya dengan istilah Tangsi Belanda Reborn. Istilah itu tepat sekali untuk menggambarkan bangunan itu selama ini terbiarkan sehingga suasananya mati, dan saat ini seakan-akan hidup kembali.
“Jadi generasi muda kita dapat merasakan kembali betapa masyhur bangunan itu. Pada zaman dahulu saja Belanda sudah membangun bangunan semegah yang terlihat sekarang,” kata Irving.
Akhir-akhir ini banyak wisatawan berdatangan ke sana. Apalagi menjelang Maghrib, matahari yang memancarkan sinarnya di permukaan Sungai Siak membentuk pemandangan yang sangat eksotik pada senja hari.
Fenomena Maghrib itu memberikan kesan tersendiri bagi para pemburu senja. Pancaran cahaya matahari senja seakan-akan mengantarkan pengunjung mengikuti jejak kolonial yang ada di bibir Sungai Siak ini.
Setiap senja tiba, matahari jatuh tepat di sebelah water front city Tepian Bandar Sungai Jantan (TBSJ) dan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah (TASL) Siak. Onggokan bangunan Belanda ini seakan menjadi altar saat menikmati fenomena senja di Siak.
Tokoh masyarakat Benteng Hulu Iskandar mengaku banyak manfaat dipugarnya bangunan Tangsi Belanda tersebut. Misalnya mengundang orang untuk datang yang memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar.
Kemudian munculnya rasa ingin tahu tentang sejarah kenapa ada bangunan Belanda di Kampung Benteng Hulu tersebut. Setidaknya pengetahuan tentang sejarah itu bisa diwariskan kepada generasi muda Benteng hulu secara khusus, dan Kecamatan Mempura bahkan Siak secara umum.
“Tentu juga ini menjadi situs cagar budaya yang mesti dijaga dan dimanfaatkan untuk penambahan destinasi wisata di Siak. Untuk bangunan kolonial saat ini di Riau, mungkin Tangsi Belanda kita ini yang paling baik dan menarik dan lestari,” katanya pula.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu memperbolehkan warga untuk membangun penangkaran buaya muara yang berada di sejumlah aliran sungai di Kabupaten Mukomuko.
Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Bengkulu Said Jauhari saat di konfirmasi via telepon di Bengkulu, Selasa, mengatakan bahwa jika warga ingin membangun penangkaran buaya diperbolehkan dengan mengajukan izin ke Kementerian LHK melalui BKSDA Bengkulu.
“BKSDA tidak pernah mengusulkan penangkaran buaya, tetapi bila ada warga yang mengusulkan penangkaran buaya untuk komersial kita akan proses,” ujarnya..
Dengan adanya penangkaran tersebut, kata dia, jika terjadi konflik buaya dengan manusia dapat dilakukan evakuasi buaya yang mengganggu dan BKSDA Bengkulu dapat menitipkan di tempat penangkaran yang dilakukan masyarakat yang berizin.
“Dengan adanya tempat penangkaran, buaya dapat terpelihara, karena rutin diberi makan. Dengan begitu, buaya di wilayah itu tidak akan lagi menyerang warga,” katanya.
Ia menyebutkan penangkaran buaya bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dengan manusia serta memastikan buaya tersebut terpelihara dengan baik.
Selain sebagai langkah mitigasi konflik, Said juga menekankan bahwa penangkaran buaya dapat memberikan perlindungan terhadap buaya muara yang merupakan hewan predator dan satwa dilindungi.
Sementara itu, BKSDA Bengkulu telah menetapkan kuota tangkap untuk buaya di alam khususnya di Kabupaten Mukomuko guna mendukung program penangkaran tersebut.
“Penetapan kuota tangkap tersebut bertujuan untuk mengendalikan populasi buaya di alam liar sekaligus mendukung program konservasi melalui penangkaran,” katanya.
Said berharap dengan adanya penangkaran, masyarakat tidak hanya merasa lebih aman dari ancaman buaya, tetapi juga dapat memanfaatkan penangkaran sebagai potensi wisata yang bisa meningkatkan perekonomian lokal.
“Kami sangat berharap ada pihak yang tertarik untuk bekerja sama dalam proyek ini demi keselamatan warga dan pelestarian buaya,” ujar dia.
Buaya muara di Kabupaten Mukomuko tersebar di sejumlah sungai di wilayah tersebut seperti Sungai Teramang Kecil, Sungai Teramang, Sungai Selagan Mukomuko, Sungai Manjuto, Sungai Air Gegas, Sungai Air Hitam, Sungai Air Buluh, Sungai Nelan Bantal, dan Sungai Retak.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merupakan kemudi yang menavigasikan arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan.
“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 merupakan kemudi yang menavigasikan arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun ke depan melalui suatu orkestrasi pembangunan dari seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, agar sejalan, selaras, dan terpadu untuk mencapai cita-cita bangsa,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Melalui RPJPN 2025-2045, diharapkan dapat mewujudkan kesatuan yang kuat di seluruh tanah air, menjadi negara berdaulat, berperan penting di dunia internasional, pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk keberlangsungan generasi mendatang.
Lebih lanjut, RPJPN 2025-2045 disebut akan memastikan konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah, antar periode pemerintah, antar waktu (jangka pendek, menengah, dan panjang), serta antar pelaku pembangunan pemerintah dan non pemerintah agar koheren dan hasilnya dikendalikan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
“Pengalaman membangun negara Indonesia selama 79 tahun menjadi bekal bagi kita untuk memastikan capaian cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Tahun 2045 merupakan momentum emas yang menandai 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia,” ungkap Suharso.
Ada tiga kebijakan transformasi yang dirancang dalam dokumen perencanaan 20 tahun ke depan tersebut. Mulai dari transformasi sosial untuk mewujudkan manusia dan masyarakat sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Selanjutnya, transformasi ekonomi dengan mendorong peningkatan produktivitas sektor ekonomi agar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dan keluar dari perangkap pendapatan menengah, serta transformasi tata kelola yang diarahkan untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas dan partisipasi masyarakat sipil berkualitas dalam pembangunan.
Upaya secara menyeluruh itu perlu didukung oleh landasan kuat untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk bertransformasi, yaitu penciptaan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tangguh.
“Strategi transformasi akan diimplementasikan ke dalam wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai karakteristik dari masing-masing wilayah di Indonesia dalam bingkai NKRI. Dukungan sarana dan prasarana juga penting untuk diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan strategi transformasi, serta terus memastikan kesinambungan pembangunan antar periode waktu agar pembangunan berjalan secara efektif dan efisien,” kata Kepala Bappenas.
Saat ini, lanjut dia, telah diterbitkan surat edaran bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memastikan sinkronisasi antara RPJPN dengan RPJP daerah (RPJPD). Menurut Suharso, RPJPD provinsi dan kabupaten/kota menjadi sangat penting karena akan menjadi acuan dalam penyusunan visi dan misi kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak di bulan November 2024.
Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 ini dilaksanakan melalui delapan agenda pembangunan, 17 arah pembangunan, dan dikawal melalui 45 indikator utama pembangunan. Selain itu, dipastikan pula kaidah pelaksanaan agenda pembangunan, menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan, serta komunikasi publik yang efektif.
Dalam kesempatan tersebut, RUU tentang RPJPN 2025-2045 memperoleh persetujuan dari seluruh fraksi DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri PPN berterima kasih kepada keterlibatan seluruh pihak dalam proses pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 yang telah diselesaikan melalui proses diskusi produktif, konstruktif, dan dinamis.
“Perkenankanlah kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh fraksi DPR RI, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Komite 4 DPD RI, seluruh kementerian/lembaga, segenap masyarakat, para ahli, universitas, rekan-rekan media, dan seluruh komponen bangsa yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045,” ucapnya.
Menempuh perjalanan dengan kapal kurang lebih 1,5 jam dari kawasan dermaga Ancol, Jakarta Utara, mata sekejap dimanjakan dengan dermaga yang dikelilingi dengan biru air segara.
Di sebuah pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta, masyarakat dengan ramahnya menyapa. Tak jauh dari dermaga utama pemberhentian kapal, sejumlah warga masyarakat terlihat sedang sibuk-sibuknya, sementara anak-anak dengan bebas berlarian, dan para penjaja kudapan menata dagangannya.
Tak jauh dari dermaga penyambut kunjungan, pengunjung dapat berpelesiran ke pantai yang merupakan hasil swadaya masyarakat, yakni Pantai Sunrise. Usai melewati permukiman penduduk, mata akan disambut dengan hijau kawasan mangrove yang menyejukkan mata. Beralaskan pasir dan karang yang terempas ombak, tak jauh dari situ terdapat pusat kuliner yang dapat dikunjungi untuk sekadar mengisi perut.
Pantai yang dangkal berhiaskan tumbuhan lamun menjadikan ikan berwarna terang kerap kali menunjukkan diri dengan santai. Sesekali anak-anak setempat terlihat bermain dengan asyiknya di pantai itu sambil melihat ikan yang ke sana ke mari.
Jika ingin sekadar bersantai, pengunjung pun juga dapat bersantai di bawah rindang pohon pinus yang berjejer di sekitar bibir pantai sambil menikmati embusan angin yang menyejukkan. Terdapat pula gazebo serta tempat duduk berbahan kayu untuk menemani melepas penat.
Jika ingin menjajal produk ekonomi kreatif, terdapat penjual yang menawarkan produk khas berupa keripik sukun dengan tekstur renyah serta rasa gurih yang membuat ketagihan.
Sementara untuk atraksi wisata, pengunjung dapat menikmati alam bawah laut Pulau Pramuka yang menawarkan keindahan bahari yang memesona. Selain itu ada banana boat, diving, snorkeling, berenang, ataupun bersepeda dengan menggandeng pemandu wisata yang sigap mengantarkan ke berbagai destinasi.
Spot atau titik yang dapat dikunjungi selain Pantai Sunrise di kawasan ini, yakni Arboretum Mangrove, Trash Edupark, RPTRA Tanjung Elang Berseri, hingga dermaga utama dan dermaga docking.
Selain itu, Pulau Pramuka yang merupakan desa wisata ini juga memiliki wisata edukasi (eduwisata) yakni transplantasi terumbu karang sebagai wujud dari praktik pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
“Mari kita dukung Desa Wisata Pulau Pramuka sebagai desa wisata berkelanjutan. Karena saya melihat bahwa Pulau Pramuka memiliki potensi yang sangat luar biasa,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno
Adapun wisatawan yang telah menanam terumbu karang di destinasi ini biasanya akan kembali lagi ke Pulau Pramuka untuk meninjau hasil terumbu karang yang telah ditanam.
Sementara situ, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pulau Pramuka Hermansyah mengungkapkan pihaknya memiliki misi untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
Selain menawarkan aktivitas atau atraksi wisata, pokdarwis ini juga mendorong agar kegiatan pariwisata yang berkelanjutan dapat diterapkan sehingga dapat menghadirkan pariwisata yang berkualitas, salah satunya lewat transplantasi terumbu karang.
Jika ingin menginap di desa wisata yang masuk dalam jajaran 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 ini, pengunjung dapat bermalam di penginapan atau homestay dan cottage untuk merasakan pengalaman berlibur yang lebih lama di pulau ini.
Desa Wisata Pulau Pramuka merupakan salah satu desa wisata yang masuk dalam klasifikasi desa wisata rintisan yang baru mulai beroperasi serta masih dalam lingkup yang terbatas.
Keberhasilan Desa Wisata Pulau Pramuka masuk dalam 50 besar ADWI 2024 tak lepas dari potensi wisata yang dimiliki, termasuk atraksi atau aktivitas yang ditawarkan.
ADWI merupakan program strategis yang diluncurkan pada Maret 2024 sebagai upaya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para penggerak sektor pariwisata, terutama dalam upaya mempercepat pembangunan desa, mendorong transformasi sosial dan ekonomi desa.
ADWI pada tahun ini tak hanya berfokus pada pemberian penghargaan, namun juga memberikan pendampingan sehingga desa-desa wisata yang terpilih dapat mengoptimalkan potensi, memperkuat tata kelola destinasi, dan memastikan keberlanjutan lingkungan.
ADWI 2024 mengangkat tema “Desa Wisata menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia” di mana pariwisata hijau merupakan visi untuk masa depan pariwisata Indonesia. Pariwisata hijau bukan hanya tentang lingkungan, melainkan juga pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga meminimalkan dampak negatif, menjaga, serta melestarikan lingkungan dan budaya lokal.
Dengan semangat dan harapan baru, kata Sandiaga, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 tidak hanya tentang pemberian penghargaan tapi juga komitmen untuk program pendampingan dan bantuan Pemerintah serta kolaborasi bersama mitra strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas desa wisata agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang.
Saat berwisata, tak lengkap rasanya jika tidak berbelanja atau membawa buah tangan untuk diberikan kepada keluarga atau kolega.
Dari segi keindahan alam, Desa Wisata Pulau Pramuka menawarkan panorama yang tak kalah menarik. Namun untuk menemukan produk ekonomi kreatif (ekraf) di kawasan ini memang menjadi PR tersendiri.
Pasalnya, pemetaan soal produk ekraf unggulan belum dilakukan. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuka ruang diskusi dengan para pelaku ekraf setempat lewat lokakarya Kabupaten/Kota (Kata) Kreatif. Hal ini untuk menyerap aspirasi dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha sektor ekraf.
Lewat proses uji petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif (PMK3I), diketahui bahwa subsektor film, animasi, dan video sebagai produk unggulan.
Menparekraf mengungkapkan, pelaku UMKM setempat turut mengusulkan adanya dukungan dari Pemerintah di subsektor lainnya berupa bantuan promosi, kehadiran creative hub, serta dukungan dalam pengurusan hak kekayaan intelektual (HKI) sehingga produk yang dihasilkan dapat menjaring pasar yang lebih luas.
Memang masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Namun melihat potensi, ikhtiar, dan capaian yang sudah diraih, Desa Wisata Pulau Pramuka bakal menjadi tujuan wisata ikonik pada masa mendatang.
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa ditutup menguat 114 poin menjelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Rabu (21/8) besok.
Pada akhir perdagangan Selasa, rupiah meningkat 114 poin atau 0,91 persen menjadi Rp15.436 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.550 per dolar AS.
“Hari ini dimulai RDG Bank Indonesia yang akan memutuskan suku bunga besok, dan pelaku pasar optimistis BI akan segera menurunkan suku bunga setelah The Fed di September,” kata analis Bank Woori Saudara Rully Nova di Jakarta, Selasa.
Rully menuturkan penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh optimisme pelaku pasar terhadap ekonomi Amerika Serikat (AS) yang berakibat pada peningkatan aktivitas pasar di saham dan obligasi sehingga indeks dolar AS dan imbal hasil (yield) obligasi AS turun.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa meningkat ke level Rp15.480 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.591 per dolar AS.
PTPP (Persero) Tbk, BUMN konstruksi dan investasi, menilai pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN menjadi simbol strategis dalam rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan.
Proyek ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara baru ke Nusantara serta memperkuat kedaulatan negara.
“Langkah ini juga diambil dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan,” kata Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo dalam keterangan di Jakarta, Selasa
Terkait dengan sisi keberlanjutan lingkungan, Joko mengungkapkan pembangunan Istana Negara dan Istana Negara telah menerapkan sertifikasi untuk Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), yang dikelola oleh Kementerian PUPR. BGH dan BGC merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi operasional dalam bangunan.
“Konsep BGH menekankan penggunaan sumber daya yang efisien, manajemen limbah yang baik, serta kualitas lingkungan dalam ruangan yang optimal. Sementara itu, BGC mengintegrasikan teknologi canggih untuk mengoptimalkan penggunaan energi, air, dan infrastruktur bangunan secara keseluruhan,” ungkap Joko.
Penerapan sertifikasi BGH dan BGC dalam proyek Istana Garuda menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik berkelanjutan dan keberlanjutan. Sertifikasi ini tidak hanya mengukur pencapaian dalam hal keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi standar tertinggi dalam efisiensi dan manajemen sumber daya.
“Dengan mencapai poin tertinggi dalam sertifikasi, proyek ini tidak hanya menjadi teladan dalam pembangunan ramah lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya,” papar Joko.
Pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara, serta Istana Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah sebuah proyek penting bagi Indonesia, menggambarkan identitas baru negara dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan lingkungan.
Selain itu, dengan melibatkan tenaga kerja lokal, proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, mencerminkan kesatuan antara teknologi modern dan kerja keras manusia untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
Kesuksesan seluruh rangkaian kegiatan upacara HUT RI ke-79 di Istana Garuda merupakan hasil kerja keras seluruh pihak baik pemerintah, sektor swasta, dan juga BUMN. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) merupakan BUMN yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam pembangunan Istana negara & Lapangan upacara, serta Istana Garuda.
Lapangan Upacara yang digunakan untuk upacara HUT RI memiliki luas 14.250 m2 dan mampu menampung 8700 orang. Terdapat toilet seluas 660 m² untuk mendukung kebutuhan fasilitas dasar pengunjung dan petugas. Selain itu, lapangan upacara ini juga dilengkapi dengan utilitas jaringan listrik yang didukung penuh oleh PLN untuk memastikan kelancaran seluruh rangkaian upacara.
Sedangkan Istana Garuda atau kantor presiden yang memiliki bilah garuda yang megah mencakup luas lahan sebesar 33.207 m2, luas tapak sebesar 3.397 m2, dan luas bangunan sebesar 11.200 m2. Terdapat berbagai fasilitas penunjang kegiatan presiden di dalam Istana Garuda seperti ruang konferensi pers, ruang kerja, bahkan kamar tempat istirahat presiden.
Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengisyaratkan nama Anies Baswedan masuk ke dalam tiga nama yang dikerucutkan partainya untuk diusung pada Pilkada Jakarta 2024.
“Soal siapa nanti yang diputuskan tiga nama ini, tentu tanya, ‘ada enggak Pak Anies di sini, kan begitu kan? Ya, tentu dari senyum saya ini kan sudah bisa terlihat kan begitu,” kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikannya merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.
Namun, ia enggan untuk memberikan pernyataan secara lugas terkait kepastian Anies menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan oleh PDIP.
“Saya tidak ingin mendahului. Biarlah nanti kami rapat DPP,” ucapnya.
Dia juga enggan membeberkan secara lugas dua nama lainnya yang ikut dipertimbangkan oleh PDIP untuk dimajukan pada Pilkada Jakarta 2024.
“Jadi sebenarnya pengerucutan ini, yang tiga ini sudah tinggal nanti biarlah Ibu Ketua Umum (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) yang memutuskan,” katanya.
Ketika ditanyakan apakah salah satu nama lainnya merupakan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ia pun menyebut perlu mengonfirmasi kepada yang bersangkutan terlebih dahulu terkait kesiapannya untuk berkontestasi pada Pilkada Jakarta 2024.
“Karena sekarang Pak Ahok ditugaskan ke seluruh Indonesia, apakah beliau juga senang atau memang siap ditugaskan lagi (di Jakarta) kan? Nah, seperti itu. Jadi kita sedang mengerucutkan hal itu,” ucapnya.
Terkait putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dia menyebut akan melaporkannya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Selasa siang, bersamaan dengan rapat DPP yang membahas pilkada di sejumlah daerah.
“Pasti pertanyaan teman-teman apakah Pak Ahok? Anies, siapa lagi? Hendrar (mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi)? Nah, ini kita harus matangkan karena ini perubahan ini baru saja kita terima. Nah, ini nanti tentu kami jam 14.00 ini akan rapat DPP membahas pilkada-pilkada, memang tidak hanya khusus DKI Jakarta, tapi semua daerah yang masih ada katakanlah perubahan-perubahan sedikit banyak,” kata dia.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.
“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sangat bergantung pada kesatuan visi dan integritas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran terkait.
Menurutnya, konsolidasi internal dan netralitas dalam menjalankan tugas merupakan hal penting untuk menjaga kredibilitas pilkada dan mencegah timbulnya konflik.
“Yang pertama jelas adalah konsolidasi, supaya KPU seluruh Indonesia satu visi, solid dalam menjalankan tugas kenegaraan ini,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menyadari bahwa menyamakan persepsi dan visi di antara petugas yang terlibat tidaklah mudah.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya bimbingan teknis yang kuat dan menyeluruh untuk memastikan semua petugas memahami aturan dan teknis pilkada.
“Mulai ketidaknetralan terjadi, ya. Mulai masalah, bisa dua, satu, tidak tahu aturan teknis, makanya perlu adanya bimbingan teknis,” ujarnya.
Tito juga menyarankan agar KPU memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat dan tegas untuk menjaga netralitas dan memastikan semua petugas bekerja dengan jujur dan adil.
Ia mengingatkan pentingnya mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang melanggar aturan, tapi harus tetap sesuai situasi dan kondisi lapangan.
“Itulah saya mohon, dari KPU mohon secara internal memiliki mekanisme kontrol yang tegas untuk menyangkut masalah netralitas ini,” tegas Tito.
Di lain sisi, dia mengungkapkan kesuksesan pilkada tak hanya bergantung pada KPU, tapi juga semua pihak.
Untuk itu, dibutuhkan kontribusi dari banyak pihak sesuai tugas dan perannya masing-masing.
Tito mengingatkan KPU dan pihak penyelenggara lainnya untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri.
Hal ini termasuk saat mengambil keputusan yang sensitif atau berpotensi memicu konflik, sehingga bisa diantisipasi.
“Jangan sampai membuat keputusan, aparat keamanannya enggak tahu, sudah meledak duluan, setelah itu kemudian baru (kasih tahu) aparat keamanan, berat sekali harus untuk menyelesaikannya, padahal sebetulnya bisa dicegah,” ucapnya.
Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah menyediakan anggaran pilkada.
Kemendagri terus memastikan pemerintah daerah (Pemda) agar segera memenuhi pembiayaan tersebut. Dirinya juga telah mengingatkan Pemda untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara, termasuk distribusi logistik.
Pemda juga diimbau membantu penyelenggara pilkada memverifikasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
“Nah, yang perlu kita (pemerintah) lakukan kami membantu KPUD, KPUD melakukan validasi, verifikasi di lapangan, orangnya ada enggak, dan lain-lain, apakah dia pindah, sudah jadi anggota TNI, Polri, pindah alamat, kemudian ada yang meninggal, dan lain-lain,” tambah Tito.
Dia berharap seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar. “Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, meskipun ini pengalaman pertama bagi kita,” pungkasnya.
Sebagai informasi, acara ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Mochammad Afifudin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, serta pejabat terkait lainnya.
Pelatih Barcelona Hansi Flick menyebut pertandingan debutnya dalam LaLiga Spanyol melawan Valencia di Stadion Mestalla pada Minggu dini hari nanti tak akan mudah.
“Valencia adalah tim yang bagus yang memainkan sepak bola menyerang. Kami sangat menantikan pertandingan pertama ini,” kata Hansi Flick dalam laman Barcelona pada Sabtu.
Mantan pelatih timnas Jerman itu percaya kondisi skuad dan atmosfer yang berjalan baik di ruang ganti akan membawa El Barca berbicara banyak musim ini.
“Ada suasana yang bagus sekali dan semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan,” kata dia. “Saya harap kami memperlihatkan permainan yang bagus dan kami bisa menang melawan Valencia.”
Pelatih berusia 54 tahun itu memastikan rekrutan baru dari RB Leipzig, Dani Olmo, masih belum bisa melakoni debutnya karena masih dalam jeda libur musim panas.
“Dia (Dani Olmo) bukan pilihan untuk besok karena dia belum banyak berlatih,” kata Flick.
Tapi Blaugrana sudah dapat diperkuat Pedri yang absen lama karena dibekap cedera. Flick memastikan gelandang ini bugar dan siap diturunkan menghadapi Valencia.
