YERTAKANHOLD

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji akan memproses penerima uang dari terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

“Tentunya mereka yang menikmati aliran uang dari terdakwa AGK satu per satu terungkap dan menjadi fakta persidangan, salah satunya Eliya Gabrina Bachmid dan masih banyak lainnya,” kata JPU KPK Greafik kepada wartawan di Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara, Rabu.

Menurut dia, mereka yang disebut sebagai penerima dan menikmati aliran uang dari AGK yang disadari bahwa berasal dari tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Sementara itu, sidang lanjutan dengan terdakwa AGK yang dipimpin Majelis Hakim Kadar Nooh dengan didampingi anggota Khadijah A. Rumalean, Budi Setiawan, Moch Yakob Widodo, dan Samhadi mengagendakan pemeriksaan saksi meringankan dan ahli yang diajukan terdakwa AGK digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Pada sidang kali ini, terdakwa AGK menghadirkan satu saksi meringankan, yakni Ibrahim Abdulsalam. Sementara dua ahli yang dihadirkan adalah ahli pidana Dr. Amriyanto dan ahli keuangan Dr. Irfan Zamzam yang keduanya merupakan dosen Universitas Khairun Ternate.

Selain sidang untuk terdakwa AGK, pada hari ini juga dilakukan sidang lanjutan perkara yang sama dengan terdakwa mantan ajudan AGK, Ramadhan Ibrahim.

Majelis hakim juga menjadwalkan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa AGK pada 22 Agustus 2024.

JPU KPK menghadirkan sejumlah pejabat Pemprov Maluku Utara sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Gubernur Malut AGK. Selain para pejabat dari Pemprov Malut, hadir pula saksi dari pihak swasta.

Sebelumnya, JPU KPK membacakan dakwaan terhadap mantan Gubernur Malut AGK dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi jual beli jabatan dan proyek infrastruktur. Terdakwa AGK didakwa menerima uang suap dan gratifikasi jual beli jabatan dan proyek infrastruktur sebesar Rp109,7 miliar.

Greafik mengatakan terdakwa AGK sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi sebesar Rp99,8 miliar dan 30 ribu dollar Singapura melalui transfer maupun secara tunai.

Dalam kasus ini, AGK menggunakan 27 rekening untuk menerima gratifikasi dan suap, baik itu rekening milik sekretaris pribadi, keluarga maupun milik terdakwa.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi yang berinisial OB, ZS, SL, dan LM soal perizinan tambang di Maluku Utara sebagai sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK).

“Keempat saksi didalami terkait perijinan tambang di Maluku Utara,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun salah satu saksi tersebut adalah Olivia Bachmid (OB), yang merupakan istri dari pengusaha Muhaimin Syarif (MS) alias Ucu. Muhaimin Syarif adalah salah satu tersangka dalam rangkaian kasus AGK yang saat ini telah ditahan oleh KPK.

Sedangkan tiga tersangka lainnya yakni Karyawan PT Mineral Trobos Zainuddin Sangaji (ZS), Direktur PT Modern Raya Indah Pratama Sigit Litan (SL) alias Acam dan Direktur PT Mineral Jaya Molagina Lauritzke Mantulameten (LM).

KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daud, meskipun demikian yang bersangkutan tidak hadir, sehingga akan dilakukan pemanggilan ulang oleh KPK.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/7/2024) menahan Muhaimin Syarif (MS) alias Ucu setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap Gubernur Maluku Utara 2019-2024 Abdul Gani Kasuba (AGK) terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menerangkan MS diduga telah memberi uang sebesar Rp7 miliar kepada AGK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pemberian uang dari MS kepada AGK dilakukan secara tunai langsung ke AGK maupun melalui ajudan-ajudannya dan juga melalui transfer ke rekening keluarga AGK, lembaga dan pihak yang terafiliasi dengan AGK serta perusahaan yang terkait dengan keluarga AGK.

Penyidik KPK juga menemukan adanya pemberian uang oleh tersangka MS kepada AGK berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dan pengurusan perizinan izin usaha pertambangan (IUP) PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara.

Kemudian pengurusan pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM Republik Indonesia tanpa melalui prosedur yang ditandatangani AGK untuk 37 perusahaan.

Atas perbuatannya tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, memeriksa sejumlah saksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pihak swasta terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan shelter korban tsunami di kawasan Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara.

“Pihak BPBD didalami terkait dengan serah terima bangunan ke BPBD, sedangkan pihak swasta didalami terkait dengan keikutsertaan dalam proses lelang,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Tessa menerangkan para saksi yang diperiksa penyidik hari ini berinisial DW, RT, KH, RB, SDM, dan MT.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para saksi tersebut, yakni Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Darwis, Kepala Kantor BPBD Lombok Utara tahun 2015 R. Tresnadi, Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara periode tahun 2014–2015 Kholidi Holil,

Selanjutnya, Direktur Utama PT Utama Beton Perkasa (NTB) Roby, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB sekaligus mantan Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Sadimin, dan perwakilan PT Indra Agung, Muhammad Taufik.

Sebelumnya, pada Senin, 8 Juli 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter korban tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014.

KPK juga telah menetapkan dua orang tersangka. Meskipun belum menyebut identitas lengkap keduanya, KPK mengungkapkan bahwa tersangka merupakan penyelenggara negara dan pelaksana proyek dari kalangan BUMN.

Kerugian keuangan negara yang muncul dari penyidikan ini mencapai Rp19 miliar. Angka kerugian itu diumumkan KPK bersama dengan adanya penetapan tersangka.

Pekerjaan proyek pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara ini berada di bawah Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi NTB pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Proyek dikerjakan pada bulan Agustus 2014 oleh kontraktor dengan anggaran Rp21 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Proyek gedung dengan perencanaan dapat menampung 3.000 orang tersebut terungkap sempat ditangani Polda NTB sampai tahap penyelidikan pada tahun 2015.

Pada tahapan tersebut, kepolisian juga melakukan pengecekan bersama ahli konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Dari hasil penyelidikan, Polda NTB pada tahun 2016 melakukan gelar perkara dan menyatakan tidak melanjutkan proses hukum dari dugaan korupsi yang muncul dalam pekerjaan proyek tersebut.

Selanjutnya, pada bulan Juli 2017, tercatat PUPR menyerahkan hasil pekerjaan gedung evakuasi sementara itu ke Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Sekitar satu tahun setelah penyerahan pekerjaan, terjadi bencana gempa bumi di Pulau Lombok dan gedung tersebut turut terkena dampak kerusakan yang cukup parah.

 Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota Depok Jawa Barat meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena telah merealisasikan sertifikasi barang milik daerah (BMD) tahun 2023.

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan di Depok Kamis mengatakan, penghargaan ini merupakan akumulasi dari langkah progresif berkat kolaborasi bersama Pemkot Depok.

“Piagam penghargaan ini diserahkan langsung Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Sate, Bandung,” kata Indra.

Indra menjelaskan, realisasi sertifikasi aset Pemda dengan total 1.001 aset tahun 2023 telah disertifikatkan,

“Ini buah dari arahan dan petunjuk yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Jawa Barat,” katanya.

Sehingga, dari akumulasi tersebut, BPN Kota Depok menempatkan diri sebagai kantor pertanahan terbanyak dalam melakukan sertifikasi aset barang milik negara (BMN) di Provinsi Jawa Barat.

“Tentu saja, pencapaian ini menggembirakan. Piagam Penghargaan dari KPK yang kami terima hari ini menjadi kodo terindah menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-79,” ujar Indra.

Indra juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok yang sudah bekerja keras dan penuh dedikasi selama ini.

“Ini menjadi tolok ukur, bahwa hasil tidak mengingkari proses. Bahwa keringat yang menetes dari tubuh membuat kita kian bersemangat,” tuturnya.

Selain itu Indra juga menyampaikan terima kasih kepada wali kota dan jajaran Pemkot Depok yang terus bersinergi untuk tata kelola BMN yang lebih baik.

“Tugas kita semua untuk menjaga dan mengamankan aset milik pemkot, baik yang bersumber dari perolehan penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas -PSU- dan pengadaan langsung,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bersama 36 kepala daerah se-Jabar mengaku bahagia atas penghargaan yang diberikan KPK.

“Kami sangat mendukung terhadap penindakan korupsi. Dalam acara itu pak Pj gubernur Jabar memberikan arahan dan laporan-laporan dari masyarakat ditindaklanjuti,” kata Imam.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap agar Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK terus bekerja secara objektif dan profesional, setelah dirinya masuk ke dalam 40 orang yang lolos tes tertulis yang menjadi tes pertama tahapan Seleksi Capim KPK.

Menurutnya soal-soal yang disodorkan dalam tes tertulis itu sudah tepat karena lebih banyak menyangkut dengan pikiran-pikiran atau visi yang perlu digali dari para calon pimpinan KPK. Dia mengatakan KPK membutuhkan ide-ide untuk bisa mempercepat penanggulangan korupsi.

“Jadi saya menjalaninya dengan ringan saja, nggak ada beban, mari kita doakan seluruh Pansel KPK agar diberikan kekuatan dan etika profesional sampai selesai,” kata Sudirman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Walaupun sudah lolos di tahapan pertama, Sudirman mengaku bahwa jalan masih panjang bagi dirinya untuk bisa duduk di kursi Pimpinan KPK. Saat tes tertulis, dia mengaku tidak terlalu banyak mempersiapkan apapun karena hal itu bukan merupakan tes hafalan.

Dia mengaku mengikuti seleksi tersebut berdasarkan panggilan tugas untuk bisa melayani publik dalam hal pemberantasan korupsi. Dia pun menegaskan bahwa posisi jabatan di KPK bukan merupakan pekerjaan belaka.

Menurutnya jabatan pimpinan KPK merupakan posisi yang sangat strategis untuk bisa menangani permasalahan korupsi. Walaupun begitu, menurutnya upaya pemberantasan korupsi bisa saja tidak selalu harus menjadi pejabat di KPK.

“Benar bahwa ada simbol atau atribut tertentu kalau menjadi ketua, tapi kalau mau niat berkontribusi dengan ikhlas, mau di manapun kita lakukan,” kata dia.

Sebelumnya, Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK mengumumkan 40 nama calon pimpinan KPK yang telah lolos mengikuti tes tertulis. Adapun tes tertulis calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2024-2029 telah dilaksanakan pada 31 Juli 2024.

Peserta yang dinyatakan lulus ter tertulis tersebut akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu profile assesment, yang akan diselenggarakan pada 28-29 Agustus 2024. Masyarakat pun dapat memberikan tanggapan terhadap nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK ini sampai 24 Agustus 2024.

Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengedukasi nilai-nilai anti korupsi kepada pelajar termasuk di SMK Negeri 39 Jalan Cempaka Putih Tengah VI, Cempaka Putih.

“Sebanyak 100 siswa SMK Negeri 39 Jakarta diedukasi tentang nilai-nilai anti korupsi,” kata Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat Rianta Widya Amalia di Jakarta, Kamis.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Sistem Ajar Pendidikan Antikorupsi (SAPA) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Rianta menyebutkan, proses pengajaran menitikberatkan kepada pengembangan karakter diri para siswa. Karena itu, pengajaran dilakukan dengan membangun empati para siswa peserta kegiatan.

“Jadi saya sentuh dari hatinya, kita bangun nilai luhur anti korupsi dan pendidikan di rumah itu penting. Pastikan lingkungan rumahnya baik sehingga sedari dini tercipta karakter yang baik,” ujar Rianta.

Kegiatan ini nantinya tidak hanya berhenti pada pemberian materi pelajaran saja. Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat akan mengimplementasikan anti korupsi pada keseharian siswa.

Rianta mengatakan, pihaknya akan menginisiasi pembuatan kantin kejujuran di sekolah dengan tujuan melatih siswa memiliki integritas kejujuran. Selain itu juga dibentuk duta anti korupsi yang akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek)!dari KPK.

“Dari bimtek itu diharapkan para siswa memiliki rencana aksi yang dimulai dari diri masing-masing dan digetuktularkan kepada teman-teman mereka,” tegas Rianta.

“Kami sangat menyambut baik inisiasi pembuatan kantin kejujuran. Karena akan melatih siswa memupuk sifat jujur mereka sedari dini,” kata Rugiyanto.

Pemkot  Jakarta Pusat (Jakpus) juga telah memberikan materi pencegahan korupsi di sekolah-sekolah termasuk di SMA Negeri 5 Kemayoran sebagai upaya memperkuat karakter untuk mencegah korupsi.

Kegiatan SMA Negeri 5 Kemayoran diikuti sebanyak 108 siswa yang mewakili kelas 11 dan 12. Kegiatan ini merupakan program dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, melakukan cek fisik terhadap tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di kawasan Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

“Betul, hari ini penyidik dan auditor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan cek fisik di shelter tsunami,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Tessa mengatakan cek fisik tersebut diperlukan oleh tim auditor dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.

Namun Tessa belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena proses inspeksi yang masih berlangsung.

“Cek fisik itu dibutuhkan oleh tim yang melakukan penghitungan kerugian negara, terkait apakah barang-barang atau materialnya sesuai dengan apa yang dikerjakan, sesuai apa yang ada di kontrak, itu menjadi pertimbangan auditor,” ujarnya.

KPK pada Senin, 8 Juli 2024 mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014.

KPK juga telah menetapkan dua tersangka. Meskipun belum menyebut identitas lengkap keduanya, KPK mengungkapkan bahwa tersangka merupakan penyelenggara negara dan pelaksana proyek dari kalangan BUMN.

Kerugian keuangan negara yang muncul dari penyidikan ini mencapai Rp19 miliar. Angka kerugian itu diumumkan KPK bersama dengan adanya penetapan tersangka.

Pekerjaan proyek pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara ini berada di bawah Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) NTB pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proyek dikerjakan pada bulan Agustus 2014 oleh kontraktor dengan anggaran Rp21 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek gedung dengan perencanaan dapat menampung 3.000 orang tersebut terungkap sempat masuk ke Polda NTB sampai tahap penyelidikan pada tahun 2015.

Pada tahapan tersebut, kepolisian juga melakukan pengecekan bersama ahli konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Dari hasil penyelidikan, Polda NTB pada tahun 2016 melakukan gelar perkara dan menyatakan tidak melanjutkan proses hukum dari dugaan korupsi yang muncul dalam pekerjaan proyek tersebut.

Selanjutnya, pada bulan Juli 2017, tercatat PUPR menyerahkan hasil pekerjaan gedung evakuasi sementara itu ke Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Sekitar 1 tahun setelah penyerahan pekerjaan, terjadi bencana gempa bumi di Pulau Lombok. Gedung tersebut turut terkena dampak kerusakan yang cukup parah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memeriksa seorang saksi yang berinisial BP soal pembelian kapal terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019—2022.

“Saksi hadir, penyidik mendalami terkait dengan harga kapal,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi tersebut adalah Budi Prakoso (BP) selaku Kepala SBU Marine and Offshore Migas PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Namun, Tessa belum menjelaskan lebih lanjut soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan tersebut maupun soal kaitan pembelian kapal tersebut dengan perkara yang disidik oleh KPK.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, antara lain, Youlman Jamal selaku Direktur Utama PT Jembatan Nusantara periode 2019—2022

Pada pemeriksaan tersebut, penyidik KPK mendalami soal kronologi terjadinya proses kerja sama usaha (KSU) dan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019—2022.

Sebelumnya, KPK pada hari Kamis, 18 Juli 2024, mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi terkait dengan proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2019—2022.

Tessa menerangkan bahwa nilai proyek yang tengah disidik KPK itu mencapai Rp1,3 triliun dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun, dengan nominal pastinya masih dalam perhitungan oleh pihak auditor.

Dalam akusisi tersebut, PT ASDP mendapatkan 53 unit armada.

Penyidik KPK juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang demi kepentingan penyidikan.

Empat pihak yang dicegah tersebut terdiri atas satu pihak swasta berinisial A dan tiga orang dari pihak internal ASDP berinisial HMAC, MYH, dan IP.

yertakanhold.org – Kabar seorang pelajar Pekanbaru yang memukuli seorang ibu rumah tangga menjadi sorotan

Siswa bernama Marisa Putri (21) itu dinyatakan positif menggunakan narkoba dalam kejadian mengenaskan tersebut.

Sementara itu, pemberitaan mengenai angka prevalensi skizofrenia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tertinggi di Indonesia juga menyita perhatian.

Kementerian Kesehatan menyampaikan hal tersebut melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang Berikut berita populer daerah selengkapnya:

Mariksa mengaku mengendarai mobil dalam pengaruh ekstasi dan alkohol saat berada di klub malam. https://viewshoot.org“Saya tidak menyadarinya sama sekali.

“Saya tidak sengaja menabrak korban,” kata Marisa kepada wartawan saat jumpa pers di Mapolres Pekanbaru, Minggu malam (8/4/2024). Hal tersebut diungkapkan mahasiswa psikologi semester tiga salah satu universitas di Pekanbaru ini. Permisi.

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ternyata belum sesuai harapan. Keterlambatan pengerjaan proyek membuat beberapa rencana ke depan terhambat.

Salah satunya mengenai pemindahan ASN serta TNI dan Polri sekaligus bertepatan dengan upacara peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, jumlah ASN, TNI dan Polri yang dpindahkan berkurang dari 3.200 orang menjadi 1.700 orang.

Anas mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi, PNS atau ASN di bawah eselon I tidak perlu sharing apartemen. Semula, PNS/ASN di bawah eselon I harus sharing apartemen.

“Tapi arahan presiden yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon I kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Nah, itu bagian dari insentif,” ujar Anas di kantornya, dikutip Jumat (2/8/2024).

Anas berharap semua PNS yang akan pindah ke sana bisa tenang dengan adanya insentif ini. “Karena kalau sharing nanti dengan keluarga, pasti ingin pulang nih. Akhir pekan, sebulan sekali. Tapi kalau memang dia sudah berkeluarga, maka satu apartemen, satu ASN dengan keluarganya,” tegasnya.

Dengan skema baru ini, maka kebutuhan ASN yang dipindahkan harus sesuai dengan ketersediaan apartemen/rusun. “Kita lihat nanti yang menikah dan berapa yang akan pindah,” ujarnya.

Anas menambahkan, ASN, TNI dan Polri pada gelombang I ini akan menerima apartemen atau rusun yang dekat dengan pusat pemerintahan.

“Insentifnya berarti mereka akan dapat apartemen yang dekat sekali dengan pusat pemerintah dan cukup luas,” ungkap Anas.

Kesiapan Hunian

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan saat ini sudah menyiapkan fasilitas tempat tinggal untuk para Apatatur Sipil Negara (ASN) dan petugas upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Para undangan itu akan tinggal dan ditampung di tower ASN, gedung Kementerian Koordinator, hingga rumah menteri yang sudah rampung.

Jika dihitung maka ada 35 gedung dan rumah yang dimanfaatkan. Terdiri dari 7 tower di kantor Kementerian Koordinator, 14 Hunian ASN, dan 14 rumah menteri.

Dalam konfernsi pers bulan Kemerdekaan di gedung utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (1/7/2024), Basuki menjelaskan rincian bangunan yang akan digunakan.

Seperti tower di kantor Kemenko, ada 7 tower diantaranya akan digunakan untuk menampung tamu undangan saat upacara kemerdekaan. Antara lain Kantor Kemenko 1 ada 1 tower yang difungsikan, Kemenko 2 ada 1 tower, Kemenko 3 ada 2 tower, dan kantor Kemenko 4 ada 3 tower.

“Jadi Insya Allah semua sudah disiapkan dengan listrik air tambahan toilet-toilet semua sesuai dengan peserta upacara yang sudah dirancang oleh Kemensetneg. Semua difungsikan sebagai tempat ASN. Nanti ada lagi tempat ASN sebagai hunian untuk ASN sendiri,” kata Basuki.

Sedangkan untuk hunian ASN akan digunakan 14 tower pada 17 Agustus mendatang.

“nanti pada 17 Agustus sudah siap 14 tower furnished air listrik sudah siap semua, masing-masing terdiri dari 60 hunian, masing-masing hunian ada 3 kamar, jadi 1 tower terdiri dari 60 unit masing-masing 98 meter persegi dengan 3 kamar, jadi bisa kita hitung nanti pesertanya,” katanya.

Adapun untuk rumah menteri akan difungsikan sebanyak 14 unit dari 34 yang akan dibangun. Basuki menerangkan furnitur rumah itu sudah siap yang nantinya juga akan diatur untuk peserta upacara dan tamu.

“Akan diatur pemanfaatnya oleh Setneg, untuk tamu dan peserta upacara, jadi hunian ASN, rumah menteri semua diatur langsung oleh Setneg pemanfaatya untuk 17 agustus,” kata Basuki.