YERTAKANHOLD

_{Ketua Umum DPP Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan}

Gerakan Cinta Prabowo meminta Presiden Prabowo Subianto mengganti para pembantunya di kabinet yang sudah tidak menunjukkan loyalitasnya. Apalagi orang tersebut tidak pro dengan kepentingan rakyat.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, dalam apel kebangsaan Relawan Setia Prabowo yang digelar di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Sabtu (20/9/2025).

Kurniawan menyebut ada sejumlah pesan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. Pertama, menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa pendukungnya Prabowo masih ada.

Kedua, meminta kepada Prabowo untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah-langkah tegas dalam rangka penyelamatan bangsa dan negara.

Yang ketiga, saya meminta kepada Bapak Prabowo untuk segera mengganti pembantu-pembantunya yang tidak loyal dan tidak pro-rakyat,” kata Kurniawan.

Keempat, relawan setia yang membersamai sejak 2008 ini meminta kepada Prabowo untuk lebih sering turun ke lapangan. Hal ini penting agar Presiden tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

“Yang lima, saya menghimbau kepada seluruh relawan untuk merapatkan barisan, berjuang bersama Prabowo di atas kebenaran,” ujarnya.

_{Kronologi Pemuda di Cilincing Tega Habisi Nyawa Pacar Mantannya}

Polisi menetapkan pria berinisial AAS (26) sebagai tersangka karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan pemuda berinisial MY (19) tewas di Kamar kostnya, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz menyebut tersangka ASS merupakan mantan dari pacar MY. Pelaku tega melakukan penganiayaan lantaran tak terima ditantang oleh korban.

“Via WhatsApp sama Messenger, dia bilang, weh ng***, lu cowok bukan, kalo lu cowok sini samperin gua ke kontrakan cewek gua,” kata tersangka saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (19/9/2025).

Setelah melakukan penganiayaan ini, pelaku langsung melarikan diri. Tersangka sempat mengajak mantan kekasihnya ikut kabur, namun hal tersebut ditolak.

“Naik sepeda motor ke Petamburan ke Brebes, terus ke Bengkulu. Pertama pakai bus ke Brebes, terus naik bus lagi kabur ke Bengkulu, ke rumah teman, kenalan saya aja,” katanya.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz menyebut motif pembunuhan ini dipicu masalah asmara.

“Karena ada motif asmara, kemudian terjadilah penganiayaan yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia,” kata Erick.

Peristiwa bermula karena pacar dari korban ingin mengakhiri hubungannya. Mengetahui hal tersebut, korban tak terima dengan ucapan sang kekasih.

_{Inggris Berencana Akui Negara Palestina, Tak Ada Hubungannya dengan Kunjungan Trump (X)}

 Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan tidak ada sangkut pautnya waktu pengakuan Inggris terhadap negara Palestina dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada 17-18 September 2025. 

Hal itu diungkapkannya saat konferensi pers bersama Trump, Kamis (18/9/2025). Dalam konferensi pers bersama, keduanya menyatakan kesepakatan bersama tentang perlunya perdamaian dan peta jalan menuju perdamaian di Timur Tengah karena situasi di Gaza “tidak dapat ditoleransi.”

Dalam konferensi pers di Buckinghamshire setelah pembicaraan bilateral dengan Trump, Starmer mengatakan situasi di Gaza serta rencana Inggris untuk mengakui negara Palestina merupakan salah satu hal lain yang mereka bahas.

Ia menegaskan kembali seruan Inggris untuk pembebasan sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

“Kami sepenuhnya sepakat tentang perlunya perdamaian dan peta jalan, karena situasi di Gaza tidak dapat ditoleransi,” ujarnya, melansir Anadolu, Jumat (19/9/2025).

Mengklaim Hamas “tidak menginginkan solusi dua negara, perdamaian, atau gencatan senjata” di Gaza, Starmer mengatakan waktu pengakuan negara Palestina yang ditetapkan oleh Inggris “tidak ada hubungannya” dengan kunjungan kenegaraan Trump.

Pada Juli, Starmer mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB di New York pada September, kecuali Israel mengambil “langkah-langkah substantif” untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza dan menyetujui gencatan senjata.

_{Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko}

Banjir bandang yang melanda Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, menyapu rumah, lahan warga, dan meninggalkan duka mendalam. Di tengah kepanikan tersebut, Polda NTT menurunkan 102 personel gabungan, tim medis, hingga anjing pelacak (K9) untuk mempercepat proses pencarian korban. 

Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko mengatakan, selain fokus pada evakuasi, pihaknya juga memastikan kebutuhan dasar warga seperti makanan, obat-obatan, dan penerangan darurat segera sampai ke lokasi terdampak.

“Kami tidak ingin masyarakat merasa sendiri menghadapi bencana ini. Polda NTT hadir untuk melindungi, menolong, dan memastikan warga bisa bertahan di tengah kondisi sulit. Itu adalah panggilan kemanusiaan kami,” tegas Rudi Darmoko, Rabu (17/9/2025).

Bantuan darurat dikirim melalui jalur udara dan laut. Dari udara, Pesawat CN295 mengangkut ribuan paket makanan siap saji, kasur, selimut, lampu tenaga surya, hingga genset. Sementara dari laut, Kapal Polisi KP IBIS – 6001 membawa obat-obatan, air bersih, kabel listrik, dan bahan medis habis pakai.

Setibanya di Kupang, seluruh bantuan segera didistribusikan ke titik-titik terdampak dengan perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain logistik, Polda NTT juga membuka layanan kesehatan darurat di lokasi bencana.

_{Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin}

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan permohonan maaf, usai mengeluarkan keputusan yang sempat merahasiakan dokumen persyaratan Capres-Cawapres. Aturan tersebut kini telah resmi dibatalkan.

Permintaan maaf itu disampaikan Ketua KPU RI, Mochamad Afifudin, saat konferensi pers terkait pembatalan Keputusan KPU Nomor 731 tentang penetapan dokumen persyaratan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan.

“Kami dari KPU juga mohon maaf atas keriuhan yang terjadi. Sama sekali tidak ada sedikit pun pretensi di KPU untuk melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan pihak tertentu,” kata Afifudin di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Afif menegaskan, bahwa lembaganya selalu membuat aturan untuk kepentingan umum, bukan untuk satu pihak saja.

“Seluruh peraturan KPU yang kita buat berlaku umum, berlaku untuk siapa pun tanpa pengecualian. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih,” ujarnya.

_{Wamensesneg Juri Ardiantoro}

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI, Juri Ardiantoro menanggapi aturan baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merahasikan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres), termasuk ijazah sebagai dokumen pendidikan.

Juri mengatakan, posisi pemerintah menghormati sepenuhnya. Terlebih, KPU merupakan lembaga independen yang tak bisa diintervensi oleh pihak pemerintah. Termasuk mengenai aturan terbarunya.

“KPU itu lembaga independen jadi di dalam bekerjanya dia ngga bisa dipengaruhi oleh lembaga lain, oleh eksekutif. Dia lembaga independen. Kami menghormati,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Oleh karena itu, kata dia, apa yang menjadi peraturan yang telah dibuat oleh KPU tentunya itu menjadi pedoman dalam pelaksanaannya nanti.

Juri pun enggan berkomentar lebih lanjut ihwal aturan ini kemudian menimbulkan pertanyaan publik di tengah masyarakat. “Itu tanya KPU,” pungkasnya.

_{Demo Ricuh}

 Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung enam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang membentuk tim independen pencarian fakta demo ricuh. Diketahui, demo ricuh tersebut menyebabkan sejumlah orang tewas.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah, mengatakan, setiap langkah yang diambil demi kepentingan bangsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka TNI akan senantiasa mendukung.

“Setiap inisiatif untuk mengungkap fakta yang berorientasi pada kebenaran, transparansi, serta kepentingan bangsa tentu kita akan dukung sepanjang dilaksanakan sesuai koridor hukum,” ujar Freddy Ardianzah saat dihubungi, Minggu (14/9/2025).

Jenderal Marinir tersebut, menyebut bahwa TNI menghormati niat baik pembentukan tim independen pencari fakta tersebut.

Apabila dalam proses pencarian fakta, tim tersebut membutuhkan keterangan prajurit TNI, Freddy mengingatkan hal tersebut akan diatur melalui mekanisme resmi sesuai prosedur hukum dan tata cara yang berlaku.

Namun Freddy menegaskan bahwa pihaknya terbuka dan juga siap bekerjasama. Dia menyampaikan bahwa belum adanya koordinasi lebih lanjut antara tim pencari fakta dengan TNI.

“Prinsipnya, TNI terbuka dan siap bekerja sama dalam rangka mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia,” pungkasnya.

Sekedar informasi, sebanyak 6 Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) membentuk tim independen pencarian fakta demo ricuh pada akhir Agustus 2025. Aksi demonstrasi berujung kerusuhan terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah hingga menyebabkan korban jiwa.

_{Menkop Ferry}

 Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, perkembangan Kopdes Merah Putih semakin menguntungkan. Di mana hasil usaha akan kembali kepada anggota yang mayoritas adalah warga desa.

“Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Kopdes Merah Putih berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” katanya dalam kegiatan Peninjauan Kopdes Merah Putih Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (13 September 2025).

Seperti di desa Pucangan ini, sebanyak 1.200 warga desa telah menjadi anggota dari total sekitar 4.000 penduduk usia produktif di desa tersebut.

Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 20 persen masyarakat desa sudah terlibat aktif dalam koperasi dan diharapkan jumlah ini akan terus bertambah seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat koperasi.

Selain itu, Kopdes Merah Putih Pucangan ini tidak terlepas dari bimbingan Pondok Pesantren Sunan Drajat yang telah memiliki pengalaman dan skala usaha koperasi yang besar.

“Pesantren juga berperan sebagai pembina, dan mentor bagi koperasi desa yang baru berkembang, mentransfer pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat pengelolaan koperasi desa,” ungkapnya.

_{Kemenimipas umumkan peserta yang lolos tahap selanjutnya pada proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. (Foto: dok Kemenimipas)}

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah menetapkan tiga peserta sebagai Calon Direktur Jenderal Imigrasi dan tiga peserta sebagai Calon Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum pada proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenimipas Tahun 2025, Jumat (12/9/2025).

Penetapan ini tertuang dalam Pengumuman Nomor: PANSEL JPT/09/2025-11 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025. Daftar nama peserta yang terdapat pada pengumuman tersebut diurutkan berdasarkan nomor urut pendaftaran.

“Sebanyak tiga peserta dari masing-masing calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tersebut dipilih dengan akumulasi nilai tertinggi yang dinilai pada setiap tahapan seleksi,” ujar Ketua Panitia Seleksi Silmy Karim.

Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi terbuka selanjutnya mengikuti tes kesehatan yang dilaksanakan pada:

– Hari/Tanggal: Selasa, 23 September 2025

– Pukul: 08.00 WIB sampai Selesai

_{Banjir di Bali (foto: dok BNPB)}

 Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyampaikan duka atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Bali. Maman pun mendesak adanya langkah konkret Pemerintah dalam memperkuat sistem mitigasi bencana serta perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak.

Menurutnya, peristiwa ini bukan semata akibat fenomena alam, melainkan juga kegagalan tata kelola risiko bencana.

“Kita tidak bisa lagi hanya menyalahkan curah hujan ekstrem. Banjir Bali adalah alarm keras bahwa sistem mitigasi, kesiapsiagaan, serta perlindungan sosial kita masih lemah dan jauh dari kata ideal,” ujar Maman, Kamis (11/9/2025).

Maman menyoroti masih minimnya sistem peringatan dini, keterbatasan sarana evakuasi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan, dengan korban jiwa, kerugian material, hingga trauma berkepanjangan.

“Bencana ini terjadi di pusat destinasi wisata dunia, tetapi masyarakatnya justru tidak terlindungi secara memadai. Situasi ini memperlihatkan lemahnya integrasi antara kebijakan pembangunan dengan pengurangan risiko bencana,” lanjutnya.