YERTAKANHOLD

^{_{Arsip foto – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper dengan dikawal polisi saat melakukan penggeladahan di kompleks perkantoran Pemprov Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (16/8/2024). Penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD pemerintah setempat.}}

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami soal pembelian tanah di wilayah Tuban yang diduga menggunakan uang hasil korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

“Penyidik mendalami transaksi jual beli tanah di wilayah Tuban antara penjual dengan pembeli tersangka K/Istrinya, di mana sumber dana untuk pembelian tanah tersebut diduga berasal dari perkara yang sedang ditangani,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Penyidik KPK memeriksa 14 orang sebagai saksi untuk mendalami soal pembelian tanah tersebut, 13 orang di antaranya adalah petani yang merupakan penjual tanah, sedangkan satu saksi lainnya adalah seorang notaris pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Sejauh ini KPK belum mengungkapkan soal nilai tanah beserta luas tanah yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

KPK pada Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup,” ujar Tessa.

Dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Dari empat tersangka penerima suap, lanjut dia, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sementara satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

“Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022,” kata Tessa.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak selama 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim pada tahun anggaran 2021–2022.

KPK juga memeriksa Anggota DPR RI Anwar Sadad (AS) soal kepemilikan asetnya dan juga soal pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021–2022.

Anwar Sadad diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024. Hal yang sama juga didalami penyidik KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 Achmad Iskandar.

“Saksi didalami terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022 dan kepemilikan aset mereka,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/1/2024).

^{_{Anggota Kompolnas Choirul Anam.}}

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai kanal layanan pengaduan polisi bermasalah oleh Divisi Propam Polri melalui WhatsApp merupakan langkah yang positif dan mekanisme pengaduan yang efektif untuk menerima pengaduan dari masyarakat.

“Masyarakat bisa langsung menyampaikan keluh kesah. Laporan itu lalu bisa langsung ditindaklanjuti. Mekanisme ini menjadi mekanisme yang efektif. Ini sebuah langkah positif,” kata anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dibuka layanan pengaduan ini menunjukkan komitmen Polri untuk berbenah menjadi institusi yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut dengan baik.

“Kami mohon kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan mekanisme ini agar pelayanan masyarakat bisa terlayani lebih baik, dan lebih penting lagi, ini juga bagian dari kontrol oleh masyarakat,” ucapnya.

Anam juga mengingatkan kepada Divisi Propam Polri untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dengan komprehensif.

“Tidak sekadar menerima laporan di WhatsApp, tetapi juga respons cepatnya atas berbagai dugaan itu segera dan dilakukan secara profesional,” ujarnya.

Diketahui bahwa Bagian Pelayanan dan Pengaduan (Yanduan) Divisi Propam Polri membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan personel polisi yang bermasalah.

Informasi adanya layanan pengaduan itu disampaikan oleh Divisi Propam Polri melalui akun media sosial X mereka, @Divpropam, sebagaimana yang dilihat di Jakarta, Rabu.

Pengaduan masyarakat itu bisa disampaikan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 085555554141. Layanan aktif 24 jam.

Selain melalui WhatsApp, Divisi Propam Polri juga menerima aduan secara langsung di Sentra Pengaduan Masyarakat Propam di wilayah terdekat, termasuk Sentra Pelayanan Propam di Gedung Utama Mabes Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

^{_{Ilustrasi – Kantor Kementerian ESDM di Jakarta}}

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penggeledahan Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

“(ESDM) menghormati apa yang dilakukan oleh aparat hukum dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Chrisnawan Andity, di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut, menyusul penggeledahan oleh Kejagung di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan.

Kejagung, Senin, menggeledah Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar

“Infonya begitu,” kata Harli saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sejauh ini belum ada penjelasan lebih lanjut soal perkara yang sedang ditangani Kejagung yang menjadi dasar penggeledahan tersebut.

“Terkait perkara apa belum ada informasi,” ujarnya.

^{_{Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa saat konferensi pers Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Minggu (9/2/2025)}}

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan hadir dan membuka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2).

“Bapak Presiden RI bersama Bapak Wapres terkonfirmasi insyaallah akan hadir. Selain itu juga hadir Rois Aam Syuriyah PBNU serta Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf juga direncanakan hadir,” kata Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa saat konferensi pers di Surabaya, Minggu.

Sejumlah menteri juga akan hadir dan memberikan materi dalam pleno kongres, seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Badan Gizi Nasional, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Sejumlah menteri yang hadir dan memberikan materi itu karena memang selama ini Muslimat NU bermitra kuat dengan kementerian terkait, sehingga mereka insyaallah akan hadir memberikan materi dalam pleno kongres,” ujarnya.

Total, akan ada lebih 7.000 warga Muslimat NU yang hadir dalam acara pembukaan tersebut. Peserta resmi sejumlah 3.025 orang. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, termasuk 10 pengurus cabang istimewa Muslimat NU yang ada di luar negeri.

Dalam kongres ini, katanya, Muslimat NU akan meluncurkan tiga program nasional, yakni Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan), dan Mustika Segar (Muslimat Cantik Sehat dan Bugar).

Sebanyak tiga program ini sudah dilaksanakan di sejumlah daerah, seperti program Mustika Mesem program rantangan berisi makanan lengkap, antara lain nasi, sayuran, dan lauk-pauk dari Muslimat NU untuk diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai miskin ekstrem.

Program Mustika Darling mengedukasi masyarakat agar setiap kegiatan Muslimat NU seperti pengajian tidak meninggalkan sampah. Kegiatan ini bahkan diharapkan diikuti dengan program cinta lingkungan seperti penggagasan bank sampah.

“Untuk Mustika Segar adalah program senam yang setiap gerakannya disesuaikan untuk usia lanjut, karena anggota Muslimat NU ini kan jamaahnya mayoritas sudah tidak muda,” kata Khofifah.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jalan di sekitar Jatim Expo lantaran kegiatan pembukaan pada Senin (10/2) Kongres XVIII Muslimat NU akan berbarengan dengan jam pulang kantor sehingga diprediksi kuat akan menimbulkan kepadatan jalan.

Pihaknya sudah rapat dengan Satlantas Polrestabes Surabaya untuk mengurangi kemacetan, sepanjang jalan frontage road di depan Jatim Expo akan ditutup.

Di depan Jatim Expo hanya akan digunakan untuk drop off tamu dan tidak ada pick up penumpang. Kantong parkir akan dipusatkan di UINSA dan Maspion Square. Jamaah saat bubar acara akan berjalan ke titik parkir kendaraan masing-masing.

“Kami turut menitipkan pesan maaf jikalau besok lalu lintas di sekitar Jatim Expo akan terganggu di sore hari. Oleh sebab itu, kami berharap masyarakat bisa mengambil jalur alternatif seperti kawasan Jemursari atapun MERR untuk menghindari titik kepadatan,” katanya.

_{^{Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kunjungan ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025).}}

 Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengajak seluruh anggota kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk tetap satu barisan dalam menjalankan tugas-tugasnya, saat dimintai tanggapan mengenai isu reshuffle.

“Mari kita ikut satu barisan agar kesejahteraan itu terus meningkat, itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden memberikan peringatan kepada kita semua khususnya para pembantunya,” kata Gus Ipul usai kegiatan bersih-bersih Kali Cikole di Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Menurut dia, sejauh ini Presiden Prabowo telah secara tegas dan jelas memberikan instruksi kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam bekerja.

“Arahan-arahan lisannya jelas, arahan tertulisnya jelas kemudian juga kemana kita harus menuju juga sudah jelas. Tugas tugas di bidang masing masing juga sudah diberikan, maka jangan ada yang main main,” ujar dia.

Gus Ipul menangkap isu reshuffle kabinet sebagai peringatan kepada jajaran pembantu Presiden Prabowo agar tetap bekerja mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Kalau saya memahami itu sebagai peringatan buat kita semua khususnya para pembantu presiden agar Istiqomah konsisten terhadap visi misi yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden,” ucap Gus Ipul.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

^{_{Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad}}

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi X DPR RI akan menggelar rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pekan depan guna membahas polemik siswa yang terancam tak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) akibat kegagalan finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS).

“Kami minta pekan depan, Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dasco menyebut rapat tersebut digelar DPR untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat atas polemik kegagalan siswa mendaftar SNBP.

Fungsi pengawasan itu, kata dia, akan dilakukan melalui Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan, olahraga, dan riset.

“Kami juga mendengar kabar dari media, masyarakat, dan kami juga sudah monitor tentang isu ini, dan akan ditindaklanjuti oleh komisi teknis di DPR,” ujarnya.

Wakil rakyat ini lantas menegaskan, “Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini.”

Sebelumnya, Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 memberikan kesempatan kepada sekolah untuk melakukan finalisasi PDSS sebagai syarat bagi siswa mengikuti SNBP 2025 sampai dengan Jumat (7/2).

“Panitia SNPMB memberikan kesempatan untuk finalisasi siswa yang telah lengkap pengisian seluruh nilai. Namun, sekolah gagal melakukan finalisasi. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan siswa dengan nilai lengkap untuk mengikuti SNBP,” kata Ketua Tim Penanggungjawab Seleksi SNPMB 2025 Eduart Wolok melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Hal ini disebabkan oleh adanya sekolah yang sudah mengisi data sebagian besar siswa, tetapi terdapat sejumlah siswa yang nilainya belum diisi hingga batas waktu akhir yang ditentukan (31/1), yang menyebabkan finalisasi data untuk sebagian siswa yang berhak mengikuti (eligible) SNBP menjadi gagal terfinalisasi.

Pada hari Kamis (6/2), Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan terkait dengan PDSS untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 agar tidak merugikan siswa.

“Keluhan bapak dan ibu (wali murid) akan kami (Komisi X DPR RI) sampaikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk dicari solusi yang lebih baik dalam pengelolaan PDSS,” kata Hetifah dalam keterangannya di Jakarta.

^{_{Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)}}

 Peneliti utama The Republic Institute (TRI) Sufyanto mengatakan bahwa Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri koordinator dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 70,8 persen.

“Masyarakat menilai AHY sukses dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah,” kata Sufyanto dalam Hasil Survei Nasional Refleksi Astacita 100 Hari Kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.

Selanjutnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memiliki tingkat kepuasan sebesar 70,3 persen.

Menurut dia, Zulhas dikenal dengan kebijakan ketahanan pangan yang kuat serta pengembangan sektor pertanian dan distribusi bahan pokok.

Berikutnya Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan sebesar 65,2 persen.

“Masyarakat menilai Budi berhasil dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik pasca-Pilkada 2024,” ujarnya.

Terakhir, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar sebesar 61,9 persen.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mendapat apresiasi atas kebijakan pemberdayaan masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

Secara keseluruhan, kata dia, kinerja para menteri koordinator dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat.

Survei TRI dilakukan dalam rentang waktu 18 hingga 25 Januari 2025 dengan 1.400 responden yang diwawancarai secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh surveyor yang terlatih.

_{^{Arsip foto – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat ditemui di kantor Kementerian UMKM di Jakarta, Jumat (31/1/2025)}}

 Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan dugaan percaloan tenaga kerja swasta di Karawang harus menjadi sorotan dan diberantas jika sinyalemen tersebut benar.

Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Wamenaker Noel meminta pihak perusahaan harus menyadari bahwa percaloan bisa merajalela, sehingga harus turut aktif dalam upaya pencegahan.

“Bahkan jangan sampai orang ‘menjual informasi’ kepada pihak luar,” kata Noel.

Adapun sinyalemen ini menjadi sorotan Wamenaker setelah melihat unggahan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi di media sosial, yang mengatakan adanya percaloan di Karawang.

Dalam unggahan tersebut, Dedi mengatakan untuk bisa diterima di suatu perusahaan, ada yang harus membayar Rp3 juta, Rp5 juta, Rp7 juta, bahkan kadang-kadang harus membayar Rp15 juta kepada para calo.

“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Bawat terpilih, Pak Dedi Mulyadi, karena sudah membuka masalah ini,” kata Noel.

Lebih lanjut, Noel mengatakan, perjalanan para calon tenaga kerja hingga diterima bekerja di suatu perusahaan/pabrik, sesungguhnya sudah panjang dan mengorbankan banyak energi. Maka kalau masih dibebani para calo, hal ini ia nilai sungguh memprihatinkan.

Melalui unggahan yang sama, Dedi mengatakan akan bertemu dengan seluruh kawasan industri di Jawa Barat untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja hingga 10 tahun ke depan.

Dari kebutuhan tenaga kerja, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat menerjemahkannya melalui pendidikan dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan mendorong penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kerja di berbagai daerah.

Wamenaker Noel pun mengapresiasi rencana kerja Dedi Mulyadi jika kelak sudah menjadi Gubernur.

“Apa yang dirancang Pak Dedi sungguh membantu penyaluran tenaga kerja. Semoga Pemda lain meniru langkah Pak Dedi, demi Indonesia kita,” kata Noel.

Kepada seluruh perusahaan di Indonesia, Noel mengimbau agar mengumumkan kebutuhan atau seleksi tenaga kerja secara terbuka pada jauh hari sebelumnya, dan menyampaikan rencana perekrutan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.

       

^{_{Penyanyi Agnez Mo saat dijumpai di sela Jakarta Eprix Esports Championship, Minggu (28/5/2023).}}

 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa Agnez Mo terbukti bersalah atas pelanggaran hak cipta lagu milik Ari Bias, setelah proses hukum sejak perkara register 11 September 2024.

Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang diwakili oleh Piyu Padi Reborn dan Badai eks-Kerispatih, dikutip dari akun Instagram @aksibersatu, di Jakarta, Selasa, menyambut baik putusan itu dan bertekad untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan para pencipta lagu di Indonesia.

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST yang diunggah dalam laman Direktori Putusan pada 30 Januari 2025 menyatakan bahwa tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) telah menggunakan lagu “Bilang Saja” tanpa izin penciptanya, yakni Ari Sapta Hernawan (Ari Bias) dalam tiga kali konser komersial, sehingga majelis hakim menghukum tergugat membayar denda kerugian secara tunai sebesar Rp.1.500.000.000 (Rp1,5 miliar).

Ari Bias, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Minola Sebayang, pun berhasil menekankan pentingnya izin dari pencipta lagu sebelum penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial, demi perlindungan Hak Cipta.

Adapun konser yang dimaksud rinciannya sebagai berikut :

a. Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp.500.000.000,-

b. Konser tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp.500.000.000,-

c. Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Superclub Bandung: Rp.500.000.000,-

Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.580.000,-

ANTARA sedang mencoba mengontak Agnez Mo untuk meminta tanggapan.

^{_{Tangkapan layar – Wamenkes Dante Saksono Harbuwono dalam peringatan Hari Kanker Sedunia yang diadakan RSK Dharmais bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Jakarta dipantau dari Jakarta, Selasa (4/2/2025)}} 

 Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan melakukan deteksi dini kanker lewat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Dalam peringatan Hari Kanker Sedunia 2025 yang dipantau daring dari Jakarta, Selasa, Wamenkes Dante menjelaskan deteksi dini kanker dapat membantu meningkatkan potensi kesembuhan bahkan sampai pulih sepenuhnya.

“Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran dan deteksi dini pemerintah juga akan mengadakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dalam rangka peringatan hari ulang tahun,” kata Dante.

Dia menjelaskan bahwa program itu bertujuan untuk memberikan skrining kesehatan termasuk deteksi dini empat jenis kanker prioritas yaitu kanker leher rahim, kanker payudara, kanker usus dan kanker paru serta kanker pada anak.

Langkah itu bertujuan karena semakin dini deteksi memperbesar peluang untuk pengobatan yang lebih efektif dan memperbesar harapan hidup pasien.

Tidak hanya dari segi kesehatan, deteksi dini juga berkaitan erat dengan mengurangi beban biaya perawatan kesehatan karena meningkatkan potensi periode perawatan yang lebih cepat dengan tingkat kesembuhan yang lebih besar.

“Dalam upaya untuk pencegahan dan efisiensi biaya pengobatan kanker maka lakukanlah deteksi dini,” katanya.

Di sisi lain, dia memastikan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan untuk pembiayaan kanker lewat layanan layanan kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU) untuk memperbaiki mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit dan layanan penyakit prioritas nasional.

“Pengobatan kanker harus bisa dikover, obatan-obatan yang tersedia dan kalau diobati dalam stadium dini maka pengobatan kanker bisa menunjukkan angka keberhasilan yang tinggi,” tuturnya.

Menurut data Kemenkes, angka kesakitan kasus kanker baru mencapai 408.661 orang per tahun dan kematian sebesar 242.988 orang per tahun di tanah air.