Foto: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyampikan pemaparan saat Keynote Speech dalam acara MINDialogue Mining Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (20/6/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Ia mengatakan, pemerintah sudah memahami risiko tersebut, sehingga kebijakan antisipatifnya sudah disiapkan. Namun, dia belum menyebutkan secara rinci kebijakan antisipatif dijadikannya Family Office sebagai tempat pencucian uang atau money laundering.
“Kalau ada pengamat bilang, ini hati-hati money laundering. Kita juga enggak usah diajari soal hati-hati, kita hati-hati, enggak mau dong kita masuk uang druggist ini. Enggak maulah,” ucap Luhut dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, dikutip Rabu (31/7/2024).
Luhut menekankan, Pemerintah juga sudah banyak belajar dari Uni Emirat Arab, Singapura, hingga Hong Kong untuk mencegah terjadinya Family Office sebagai tempat pencucian uang para orang kaya atau crazy rich.
“Jadi kalau tadi ada yang nanya pengamat bilang, oh hati-hati nih money laundering. Bapak, kita juga paham, jangan bilang enggak paham, kita paham. Karena juga sama itu terjadi di Abu Dhabi, Dubai, Singapura, sama saja. Lesson and learn mereka ngapain kita ulangi, kita belajar dari dia saja,” tegas Luhut.
Sebagaimana diketahui, Ekonom senior Faisal Basri menilai keberadaan family office di Indonesia berpotensi menimbulkan praktik pencucian uang. Bukannya untung, kata dia, Indonesia malah bisa dapat pekerjaan baru untuk memberantasnya.
“Mereka kan nggak bangun pabrik datang ke sini,. Jadi, dana-dananya aja bisa buat cuci uang, tambahin pekerjaan aja,” kata Faisal Basri, dikutip Jumat, (5/7/2024).
Faisal mengatakan masalah family office jadi tempat pencucian uang sudah muncul di Singapura. Karena itu, kata dia, Singapura memperketat aturannya.
“Di Singapura itu masalahnya. Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat pencucian uang. Jadi, mereka sekarang lebih ketat,” kata Faisal.
Faisal mengatakan praktik pencucian uang yang kerap terjadi di family office bisa saja berasal dari kejahatan judi online atau narkoba. Para pelaku, kata dia, bisa mencatut nama orang lain lalu memasukan dananya ke sebuah negara
“Lewat nama orang, bikin family, bisa saja seperti itu,” kata dia
Tujuh komoditas tersebut adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan. Penetapan ketujuh komoditas itu, kata Zulhas, langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan Zulhas dalam dialog Economic Update CNBC Indonesia, Selasa (30/7/2024). Dia menegaskan, serbuan barang impor yang menghajar pasar domestik menjadi perhatian pemerintah. Baik Presiden, juga Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Keuangan (Menkeu), Menko Perekonomian, juga pihaknya sendiri sebagai Mendag.
“Ini menjadi perhatian Bapak Presiden dan hampir seluruh menteri. Karena beberapa industri tekstil kita tutup dan beberapa merumahkan. Ada juga beberapa industri keramik yang terancam gulung tikar dan sudah merumahkan,” kata Zulhas.
“Karena itu, Bapak Presiden sekitar 2 minggu lalu memimpin ratas untuk membahas langkah apa yang harus segera dilakukan. Ada 7 komoditas yang jadi prioritas. 7 komoditas ini diminta diperhatikan. Karena itu diputuskan, akan diambil langkah yang sesuai hukum internasional berlaku,” paparnya.
Langkah tersebut, lanjut Zulhas, berupa pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor barang-barang 7 komoditas prioritas perlindungan pasar domestik.
“Di sini ada yang namanya KADI. Nanti hasilnya bea masuk anti dumping. Ada KPPI, hasilnya bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Skemanya, akan melihat betul impor selama 3 tahun terakhir. Kalau melonjak terus, ada ukuran-ukuran tertentu, bisa dikenakan BMTP atau BMAD. Bisa salah satu, bisa keduanya sekaligus, boleh,” kata Zulhas.
“Prosedurnya, KADI melihat impor 7 komoditas tadi selama 3 tahun terakhir seperti apa. Kalau terus naik dan melonjak hingga mengancam industri dalam negeri yang di bidang itu. Nanti kita putuskan, KPPI atau KADI bisa mengenakan bea masuk. Ini boleh. Negara lain pun bisa melakukan hal sama karena ini perjanjian internasional, kesepakatan WTO,” paparnya.
Saat ini, ucapnya, tengah dilakukan penyelidikan untuk TPT. Dalam waktu dekat, kata dia, akan diputuskan besaran bea masuk tambahan (BMTP atau BMAD) yang akan dikenakan. Zulhas mengaku sedang menunggu surat dari Menperin, dengan begitu diharapkan bisa segera diterapkan.
“Soal besarannya ada ukurannya. Kalau tekstil ada ukuran, bisa per meter atau per kg, karena sesuai jenis HS-nya,” jelasnya.
“Dengan dilakukan ini, tentu akan melindungi. Karena kalau impor murah masuk, barang kita akan kalah kan. Dengan dikenakan BMAD atau BMTP, akhirnya akan sama. Industri akan terlindungi, dan perdagangan kembali bergerak, perdagangan yang fair. Jadi pasti akan membantu,” tegas Zulhas.
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda 02 berdiri pada tahun 2008 di Kampung Gunung Leutik, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Jawa Barat. Mulai beroperasi tahun 2009 di tengah keterbatasan yang luar biasa. Tanpa listrik hingga tahun 20212 dan tanpa gedung yang layak selama empat tahun pertama, bahkan hanya belajar di halaman rumah beralaskan tikar.
Di tahun kelima, sekolah ini akhirnya memiliki satu ruangan yang disekat sekat dan terbagi dalam tiga ruangan dengan hanya delapan bangku untuk 48 siswa. Hingga saat ini MI Nurul Huda 02 adalah satu-satunya Sekolah Dasar di daerah tersebut.
Menurut pengakuan Adi, sejak awal berdiri MI Nurul Huda 02 tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Latar belakang sebagian besar orang tua siswa adalah buruh, petani bahkan para pelajar juga banyak yang merupakan anak yatim.
Untuk membeli seragam siswa, Wahyu Adi Priallira selaku pendiri sekolah, harus mencari seragam layak pakai ke Jakarta sembari membawa foto anak-anak dengan memutari rumah-rumah. Semua dilakukan lantaran keadaan ekonomi keluarga siswa yang memprihatinkan dan sekolah memutuskan untuk tidak memungut biaya sama sekali.
Adi dan para guru di MI Nurul Huda 02 dengan ikhlas gotong royong membeli alat tulis menggunakan gaji honorer mereka yang sangat minim.
“Dalam sebulan hanya bisa membeli 3 sampai 4 spidol, itu juga dipake ganti-gantian mba, tapi nggak apa-apa demi anak-anak belajarnya jadi paham,” Ujar Adi kepada tim berbuatbaik.id
Bangku dan meja yang digunakan di sekolah ini sebagian besar merupakan hasil perbaikan dari bangku dan meja bekas dari sekolah lain, dari 40 bangku bekas dan rusak, sebanyak 12 di antaranya berhasil diperbaiki dan bisa digunakan kembali.
Prasarana sekolah yang sangat minim membuat siswa harus berebut tempat duduk atau menulis di lantai. Selain itu, banyak bangku dan meja yang terdapat paku di dalamnya dan sudah mulai goyang. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat belajar anak-anak, begitu pun buku-buku pelajaran juga sebagian besar berasal dari sumbangan sekolah lain.
MI Nurul Huda tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga memberikan pendidikan kesenian budaya. Mereka bahkan pernah memenangkan lomba kesenian di tingkat kota dan provinsi. Ada kejadian lucu sekaligus mengharukan ketika anak-anak dibawa ke Jakarta untuk mengikuti lomba, mereka sangat senang melihat gedung-gedung tinggi.
“Ada satu anak yang minta saya cubit ketika ia melihat gedung-gedung dari jendela bis, saya tanya untuk apa? ia jawab untuk buktiin kalau benar-benar melihat gedung seperti di TV” cerita Adi.
Momen seperti ini membuat Adi merasa perjuangannya tidak sia-sia, dan ketika ia mulai merasa lelah Pak Adi teringat semangat anak-anak untuk sekolah yang luar biasa “Masa saya tega untuk ninggalin anak-anak,” ujarnya.
Dengan segala keterbatasan tersebut, Adi dan para guru tetap berjuang demi masa depan anak-anak. Mereka berharap anak-anak dapat meraih mimpi dan memberikan perubahan positif bagi daerah mereka.
Sekolah MI Nurul Huda adalah bukti nyata keteguhan dan semangat yang luar biasa dari para guru dan siswa di tengah keterbatasan. Meski menghadapi berbagai tantangan, mereka tetap berjuang demi pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Perjuangan Pak Adi dan para guru adalah inspirasi bagi kita semua untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun. “Kami berjuang untuk membangun sekolah ini, dan kami akan terus bertahan meskipun banyak tantangan,” ucap Adi
Mari kita dukung MI Nurul Huda 02 untuk meringankan beban mereka dengan mulai Donasi untuk mereka. Kebaikan kamu sangat berarti untuk menyediakan fasilitas yang lebih memadai dan harapan baru bagi anak-anak. Donasi di berbuatbaik.id, 100% tersalurkan.
Emiten pengembang properti PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) mencatatkan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp846,33 miliar pada periode 30 Juni 2024. Jumlah itu merosot 22,97% secara tahunan atau year on year (yoy) dari perolehan sebelumnya sebesar Rp1,09 triliun pada periode yang sama setahun sebelumnya.
Padahal, laporan keuangan semester I-2024 emiten “raja mall” ini mencatatkan pertumbuhan pendapat sebesar 12,58% yoy menjadi Rp3,26 triliun dari setahun sebelumnya Rp2,89 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, beban pokok pendapatan ikut terkerek 10,6% yoy menjadi Rp1,41 triliun dari sebelumnya Rp1,27 triliun.
Sejumlah beban juga tercatat melambung, seperti beban penjualan menjadi Rp142,32 miliar dari setahun sebelumnya Rp102 miliar, beban umum dan administrasi menjadi Rp256,04 miliar dari sebelumnya Rp244,86 miliar, beban keuangan menjadi Rp191,02 miliar dari sebelumnya Rp175,66 miliar.
Pakuwon Jati juga harus mencatatkan kerugian kurs mata uang asing – bersih sebesar Rp297,77 miliar pada paruh pertama tahun ini. Itu berbalik dari keuntungan tahun lalu sebesar Rp211,18 miliar.
Liabilitas perusahaan tercatat meningkat menjadi Rp10,89 triliun per Juni 2024, naik 9,85% sejak akhir tahun 2023. Demikian pula ekuitas PWON yang tercatat naik 2,43% sejak akhir tahun lalu, menjadi Rp23,35 triliun.
Jumlah aset PWON pun naik 4,68% dari akhir tahun lalu menjadi Rp34,24 triliun per Juni 2024.
Sebuah helikopter Israel terekam lensa kamera di lokasi serangan roket di kota Druze Majdal Shams, di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 27 Juli 2024. (ANTARA/JINI via Xinhua/Ayal Margolin)
Helikopter, ambulans, dan kendaraan perawatan intensif dikerahkan ke lokasi kejadian, mengevakuasi para korban luka ke Ziv Medical Center, di mana terdapat sedikitnya 30 korban akibat serangan tersebut, menurut laporan lembaga penyiaran milik pemerintah Israel, Kan.
“Kami tiba di lokasi dan melihat kehancuran serta benda-benda yang terbakar. Para korban tergeletak di tanah, dan pemandangannya sangat sulit untuk dilihat,” ujar Idan Avshalom, tenaga medis senior di Magen David Adom, penyedia layanan medis darurat di Israel.
Media Israel mengatakan bahwa roket tersebut ditembakkan dari Lebanon oleh kelompok militan Hizbullah, sementara Hizbullah pada Sabtu malam waktu setempat membantah dan mengatakan bahwa kelompok Syiah itu “sama sekali tidak ada kaitannya dengan insiden tersebut.”
Menyusul bantahan Hizbullah, Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) mengatakan dalam pernyataannya bahwa “setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh IDF dan informasi yang kami miliki, penembakan roket di Majdal Shams dilakukan oleh Hizbullah.”
Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant, Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Herzi Halevi, serta sejumlah pejabat senior pertahanan lainnya melakukan penilaian situasi operasional pascaserangan tersebut, menurut Kan.
Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang saat ini sedang berkunjung ke Amerika Serikat, telah diinformasikan mengenai detail insiden itu dan sedang melakukan konsultasi keamanan dengan para pejabat keamanan senior.
Ketegangan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel mengalami eskalasi sejak 8 Oktober 2023, menyusul rentetan roket yang diluncurkan oleh Hizbullah ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap serangan Hamas terhadap Israel sehari sebelumnya. Israel kemudian membalas dengan menembakkan artileri berat ke Lebanon tenggara.
Kemungkinan tersebut muncul setelah petahana Joe Biden mundur sebagai kandidat dalam pemilihan presiden (pilpres) November mendatang. Wakil Presiden Kamala Harris disebut-sebut alternatif utama untuk menggantikan posisi Biden dari kursi capres AS dari Demokrat.
Biden sendiri sudah menyatakan dukungannya untuk Kamala Harris. Calon lainnya adalah gubernur Demokrat seperti Gavin Newsom dari California, Gretchen Whitmer dari Michigan, dan Josh Shapiro dari Pennsylvania.
Kandidat presiden AS dari Partai Demokrat harus menunggu hasil konvensi di Chicago pada 19-22 Agustus 2024. Yang menarik, dua dari nama kuat yang muncul adalah perempuan yakni Kamala dan Gretchen. Artinya, ada peluang besar kandidat perempuan maju dari Partai Demokrat pada pilpres November mendatang.
Sebagai catatan, Harris adalah wanita pertama orang kulit hitam atau orang keturunan Asia Selatan yang menjabat sebagai wakil presiden. Jika ia menjadi calon dari Partai Demokrat dan mengalahkan kandidat Partai Republik Donald Trump pada bulan November, ia akan menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai presiden AS.
Sementara itu, Gretchen saat ini adalah Gubernur Michigan. Wanita berusia 57 tahun tersebut sebelumnya adalah seorang pengacara, pendidik, mantan jaksa, Anggota DPR dan Senator Negara Bagian.
Namun, jalan Kamala atau Gretchen terbentur kenyataan pahit. Sejarah panjang AS yang berusia 248 tahun, Paman Sam tidak pernah memiliki presiden perempuan.
Setelah naik turunnya Hillary Clinton selama pemilihan umum 2016, tampaknya sebagian besar warga AS tidak tertarik pada gagasan memiliki presiden perempuan, setidaknya selama masa hidup mereka.
Sebuah studi Pew Research baru menemukan bahwa sejumlah kecil warga AS mengatakan penting bagi seorang perempuan untuk terpilih menjadi presiden selama masa hidup mereka.
Hanya 18% yang menyatakan bahwa sangat atau sangat penting bagi mereka untuk memilih seorang presiden perempuan, sementara mayoritas 64% mengatakan tidak terlalu atau sama sekali tidak penting atau bahwa jenis kelamin presiden tidak menjadi masalah. Sementara sisanya tidak peduli.
Warga AS juga menyatakan keraguan yang signifikan bahwa seorang presiden perempuan mungkin akan muncul dalam beberapa dekade mendatang setelah gagalnya Hillary Clinton pada pemilu 2016.
Survei tersebut menemukan hanya satu dari empat orang dewasa AS yang percaya bahwa sangat atau sangat mungkin AS akan memilih seorang presiden perempuan selama masa hidup mereka.
Mungkin tampak ironis bahwa seorang presiden perempuan terasa tidak terjangkau bagi sebagian besar warga AS ketika perempuan merupakan mayoritas pemilih AS.
Dalam pemilihan presiden terakhir, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki sekitar 53%. Namun, hal ini tidak serta-merta membuat kemungkinan perempuan untuk menang lebih besar, menurut profesor USC Jane Junn, seorang pakar ilmu politik dan gender.
“Perempuan tidak memilih kandidat hanya berdasarkan jenis kelamin, dan kemenangan Trump atas Clinton pada tahun 2016 mencerminkan dinamika ini,” ujar Junn, dilansir Newsweek.
Pemilih perempuan secara keseluruhan mendukung Clinton pada tahun 2016, tetapi pemilih perempuan kulit putih mendorong Trump untuk menang, yang mencerminkan rendahnya tingkat kepentingan yang diberikan banyak warga AS terhadap presiden perempuan, terutama di partai Republik, menurut Junn.
“Dominasi Trump yang terus berlanjut di ajang utama Partai Republik dan hanya adanya satu penantang perempuan menunjukkan peluang yang sangat besar bagi seorang perempuan untuk berhasil memenangkan nominasi,” ujar Junn.
Meskipun sebagian besar orang AS mungkin tidak peduli jika seorang perempuan menjadi presiden selama hidup mereka, itu bukan karena mereka menganggap seorang perempuan tidak siap untuk jabatan tersebut.
Menurut survei tersebut, orang AS tidak menganggap seorang presiden perempuan akan lebih baik atau lebih buruk daripada seorang pria dalam hal kepemimpinan atau berbagai bidang kebijakan. Namun, mereka melihat perbedaan mencolok dalam cara media memperlakukan pria dan wanita yang mencalonkan diri untuk jabatan.
Pengalaman politik seorang kandidat perempuan juga sering dinilai lebih keras daripada pesaing prianya, menurut para ahli.
“Wanita dinilai lebih keras jika mereka tampak belajar sambil bekerja,”ujar Amanda Hunter, direktur penelitian dan komunikasi di Barbara Lee Foundation, lembaga nirlaba penelitian yang menganalisis bias gender dan pemilihan umum, seperti yang dilaporkan oleh FiveThirtyEight.
“Jadi itu berarti mereka harus sangat siap untuk mencalonkan diri, sementara pria dapat mencari tahu sendiri seiring berjalannya waktu.”
AS Kalah dari Banyak Negara Soal Pemimpin Perempuan
Pada intinya, lebih dari mayoritas orang AS setuju bahwa tidak cukup banyak wanita di jabatan politik tinggi di AS, tetapi masalah yang mendasarinya sangat luas.
Pertama, masalahnya mungkin terletak pada persepsi orang AS tentang sesama orang AS. Bahkan jika seorang kandidat wanita sesuai dengan pandangan kebijakan mereka, orang mungkin ragu untuk memberikan suara untuk wanita tersebut dalam pemilihan pendahuluan karena takut bahwa AS secara umum tidak akan pernah memilih seorang presiden wanita, menurut penelitian.
Meskipun perempuan mencakup sekitar setengah dari populasi AS, mereka hanya menempati 28 persen kursi di Kongres.
Pada 1 Januari 2024, populasi AS diperkirakan mencapai 340.092.699 jiwa. Jumlah ini meningkat 0,75% (2.541.759 jiwa) dibandingkan dengan populasi tahun sebelumnya yang mencapai 337.550.940 jiwa. Pada tahun 2023, peningkatan alamiah bersifat positif, karena jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian sebanyak 1.471.722 jiwa. Akibat migrasi eksternal, populasi meningkat sebanyak 1.070.036 jiwa.
Sementara itu, angka populasi Amerika Serikat (AS) pada tahun 2023 terdiri dari 167.894.736 laki-laki pada tanggal 31 Desember 2023 dan 172.197.963 perempuan pada tanggal 31 Desember 2023.
Belum adanya presiden perempuan di AS menjadi ironi mengingat banyak negara sudah memiliki presiden perempuan. Indonesia pernah dipimpin Megawati Sukarnoputri, Inggris pernah dipimpun Margaret Thatcher, India memiliki Indira Gandhi, China pernah dipimpin Soong Ching-ling, Pakistan pernah dipimpin Benazir Bhutto, Filipina dipimpun Gloria Macapagal Arroyo, dan Jerman berjaya di bawah Angela Merkel.
