Ilustrasi – Sejumlah warga menggunakan payung saat turun hujan di kawasan Sudirman, Jakarta. ANTARA FOTO/Idlan Dziqri Mahmudi/fzn/am.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan dengan beragam intensitas dapat dialami hampir seluruh kota besar di Indonesia dengan beragam intensitas hujan pada hari ini.
Prakirawan BMKG Yohanes Agung Kristomo dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Sabtu, mengatakan hampir seluruh kota besar di Pulau Sumatera berpotensi hujan dengan beragam intensitas kecuali Banda Aceh yang diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal.
Dia menyebut hujan intensitas ringan diprakirakan BMKG akan terjadi di Kota Padang, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung. Serta hujan dengan intensitas sedang dapat dialami masyarakat di Medan, Bengkulu dan Palembang.
“Secara umum Pulau Jawa diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya,” jelasnya.
Sementara itu, BMKG memprakirakan hujan disertai petir dapat terjadi di wilayah Denpasar, Mataram dan Kupang.
Kondisi hujan berpotensi terjadi di seluruh ibu kota provinsi di Pulau Kalimantan, termasuk hujan ringan di Pontianak dan Banjarmasin, hujan intensitas sedang di Samarinda serta hujan petir di Tanjung Selor dan Palangkaraya.
Di Pulau Sulawesi, hanya Gorontalo yang diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan kota lain dapat mengalami kondisi hujan dengan beragam intensitas. Hujan ringan berpotensi terjadi di Manado, Makassar, Palu dan Kendari serta hujan petir di Mamuju.
Di timur Indonesia, hujan dengan intensitas ringan diprediksi BMKG dapat terjadi di wilayah Ambon, Ternate, Manokwari dan Jayapura. Dengan potensi hujan sedang di Sorong, Jayawijaya dan Merauke serta hujan petir di daerah Nabire.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam peringatan puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/am.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan ide dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya perbaikan sistem pemilu akan menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Adapun RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 DPR RI.
“Karena harus dijadikan acuan kemudian. Nanti pasti akan jadi bahan diskusi,” kata Dede Yusuf di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan ide dari Presiden Prabowo yang diucapkan ketika Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) itu bakal menjadi pembahasan ketika Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan penyelenggara pemilu dalam evaluasi Pilkada Serentak 2024.
Walaupun ide tersebut menjadi acuan, menurut dia, Komisi II DPR RI juga tetap mendalami masukan-masukan dari berbagai pihak untuk RUU tersebut, salah satunya terkait RUU Pilkada yang berstatus “carry over”.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” kata Presiden.
Dia menyebut uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan anak-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.
Ditreskrimun Polda DIY menghadirkan tiga tersangka kasus penipuan disertai pencurian dengan kekerasan bermodus pinjaman Rp25 miliar, pada acara konferensi pers di Mapolda DIY, Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat (13/12/2024) ANTARA/Luqman Hakim.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) membekuk SA, RS, dan AF, tersangka penipuan disertai pencurian dengan kekerasan bermodus menyediakan pinjaman dana hingga Rp25 miliar.
“Para pelaku berpura-pura mempunyai dana atau uang sebanyak Rp25 miliar yang akan dipinjamkan kepada korban dengan syarat korban harus menyediakan uang sebanyak Rp2 miliar,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol FX Endriadi saat konferensi pers di Mapolda DIY, Sleman, D.I Yogyakarta, Jumat.
Selain SA (52), RS (50), dan AF (53), menurut Endriadi, Kepolisian masih memburu tersangka lainnya yakni ABH (55) dan DD (45) yang masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).
Dia mengatakan kasus penipuan disertai pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada Sabtu (5/10) di salah satu perumahan di Kasihan, Bantul dengan korban HA (52), warga Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Menurut Endriadi, para pelaku mulanya berpura-pura mempunyai dana sebanyak Rp25 miliar yang dijanjikan akan dipinjamkan kepada korban HA dengan syarat harus memberikan fee senilai Rp2 miliar, namun dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat (AS).
Untuk meyakinkan korbannya, salah satu pelaku yaitu SA memberikan uang secara cuma-cuma kepada HA sebanyak Rp2 juta untuk dibelanjakan sekaligus untuk meyakinkan korbannya itu.
“Pelaku SA juga memperlihatkan rekaman video melalui ‘handphone’ miliknya tentang sejumlah uang sebanyak Rp25 miliar yang tersimpan dalam peti,” ujar dia.
Dengan bujuk rayu para tersangka, korban HA percaya sehingga bersedia memberikan uang Rp2 miliar dalam bentuk pecahan dolar AS dengan harapan bakal mendapat uang pinjaman sebanyak Rp25 miliar.
Setelah terjadi kesepakatan, kemudian para pelaku SA dan RS menyewa home stay di salah satu perumahan di Kasihan, Bantul dengan menyiapkan satu kamar untuk menjebak korban. HA pun sepakat dengan para tersangka untuk bertemu di home stay itu.
Pada 5 Oktober 2024 sekitar pukul 12.15 WIB, HA dan istrinya datang ke tempat tersebut dan bertemu SA, kemudian korban disuruh menaruh uang Rp2 miliar dalam bentuk pecahan dolar AS di atas meja kamar tamu.
Menurut Endriadi, HA dan istrinya mengaku sudah mulai curiga terkait keberadaan uang Rp25 miliar tersebut, sehingga pada saat menengok ke dalam kamar, kemudian tersangka S mendorong supaya HA dan istrinya masuk ke dalam kamar itu.
“Setelah korban masuk di dalam kamar kemudian tersangka SA mengambil uang sebanyak Rp2 miliar yang ditaruh di atas meja tersebut, sedangkan korban tidak bisa keluar kamar karena terkunci secara otomatis,” ujar dia.
Sebelumnya, para tersangka telah mengubah kunci pintu kamar itu sehingga tidak bisa dibuka dari dalam kamar dan uang Rp25 miliar yang dijanjikan pun ternyata tidak ada.
Sedangkan di luar home stay sudah menunggu tersangka RS dengan sepeda motor untuk menjemput tersangka SA.
Setelah tersangka SA keluar dan berhasil membawa uang sebanyak Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS tersebut, para tersangka kemudian melarikan diri dengan sepeda motor meninggalkan korban yang terkunci di dalam kamar.
Uang senilai Rp2 miliar hasil kejahatan tersebut, ujar Endriadi, kemudian dibagi lima orang tersangka.
“Dari peristiwa tersebut, tim melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan akhirnya kami telah mengungkap peristiwa tersebut dan menangkap tiga orang tersangka, sedangkan dua orang lainnya menjadi DPO,” kata dia.
Atas perbuatannya, menurut Endriadi, para tersangka dijerat dengan Pasal 365 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy memberi keterangan kepada media di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam. (ANTARA/Khaerul Izan)
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum, dua dari dalam internal partai dan dua dari luar.
“Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat malam.
Menurut dia, dari internal partai PPP ada dua nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup “WhatsApp” kedua nama itu yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin yang merupakan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Kemudian lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.
Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.
“Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di Partai Persatuan Pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini tidak perlu menutup diri dari pihak luar, yang terpenting para tokoh ini dapat memajukan dan mengangkat kembali PPP ketika pemilu nanti.
“Kalau masalah AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) bisa diubah,” katanya.
Sebelumnya, Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.
“Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti; PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy.
Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.
Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin ditemui usai menghadiri konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/12/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya mengikuti aturan yang ada untuk menanggapi wacana terkait kepala daerah dipilih DPRD.
“Kami sebagai penyelenggara dalam konteks ini, ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja,” kata Afifuddin, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/12).
Dia menjelaskan bahwa diskursus mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan menjadi hal yang baru di Indonesia.
“Sama seperti menjelang 2024, kita berdiskusi seputar apakah kita kembali mengalami sistem proporsional dengan daftar nama terbuka, tertutup. Itu kan sempat muncul juga dinamikanya, tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir, kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang,” katanya lagi.
Ia menilai wacana idealitas pemilihan kepala daerah tidak menjadi salah satu dinamika pasca-pilkada saja, tetapi tetap perlu dianggap penting.
“Inilah pentingnya evaluasi, pentingnya diskursus, yang nanti bagaimanapun yang kita pilih, langkah apa pun itu, harus dimulai dari aturan atau undang-undang yang menurut rencana menjadi prolegnas (program legislasi nasional),” ujarnya pula.
Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga
Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar (kiri) berbincang dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Lalu Muhamad Iqbal. (ANTARA/Tim Iqbal/Dinda).
Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung keinginan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Lalu Muhamad Iqbal dalam memajukan ekonomi keumatan dan kemandirian pondok pesantren (ponpes) di wilayah setempat.
Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar saat menerima silaturahim Gubernur Provinsi NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangan tertulis diterima di Mataram, Sabtu.
Dalam pembicaraannya dengan Nasaruddin Umar, Iqbal mengaku ekonomi keumatan serta kemandirian ponpes menjadi hal penting dalam memajukan Provinsi NTB. Oleh karenanya, hal-hal yang berkaitan dengan isu keumatan perlu dibahas lebih serius. Dengan begitu, nantinya program keumatan dapat tepat sasaran.
“Saya senang sekali mendapat dukungan dan apresiasi dari Pak Prof Nasaruddin Umar (Menag),” ujarnya
Iqbal mengatakan dalam pertemuannya bersama Menag, ia juga membahas langkah untuk memajukan institusi pendidikan keagamaan. Peran pendidikan agama cukup vital untuk kemajuan daerah. Mendidik dan menyiapkan kader berkarakter yang baik untuk Provinsi NTB di masa depan. “Tidak kalah penting juga membahas kemandirian pesantren dan ekonomi pesantren,” ucap Iqbal.
Menurut dia, upaya ini sejalan dengan program Iqbal-Dinda yang mendorong generasi muda NTB untuk mengambil peran dalam pembangunan di NTB, maka santri-santriwati juga dapat ikut terlibat.
“Untuk menuju Indonesia emas 2045, dari pesantren juga harus kita siapkan,” katanya.
Menyinggung posisi Kanwil Kemenag di Provinsi NTB, lanjutnya, sebagai salah satu pilar pemajuan umat dan pesantren di NTB. “NTB bukan hanya provinsi seribu masjid, tapi juga seribu pesantren,” ujar Iqbal.
Di Provinsi NTB lebih banyak siswa pesantren ketimbang sekolah negeri. Pesantren menjadi elemen penting untuk mencerdaskan masyarakat NTB.
“Dari sejarah bangsa ini jelas sekali peran dari pondok pesantren untuk kemajuan,” ucap lulusan Ponpes Assalam, Surakarta ini.
Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar yakin dengan kepemimpinan Provinsi NTB di masa depan, Iqbal dipandang memiliki wawasan, pengalaman dan reputasi yang baik.
“Saya kenal Iqbal selama ini, saya yakin dapat memajukan umat di NTB. Kemenag siap memberikan dukungan penuh bagi niat baik Pak Iqbal memajukan umat,” katanya.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardhika Sugiarto berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/12/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus kasus dugaan korupsi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa adalah menagih pembayaran utang dari pejabat dan kas Pemerintah Kota Pekanbaru.
“Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Penyidik KPK juga menemukan bahwa pejabat dan kas Pemerintah Kota Pekanbaru tidak berutang ke Risnandar.
“Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024,” ujarnya.
Tim penyidik KPK juga menemukan bahwa pada November 2024, terdapat penambahan anggaran Setda diantaranya untuk anggaran makan minum dari APBDP 2024. Dari penambahan ini diduga Pj Wali Kota menerima jatah uang sebesar Rp2,5 miliar.
Penyidik KPK pada Rabu, 4 Desember 2024 menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
Selain itu penyidik KPK juga turut menetapkan status tersangka Sekretaris Daerah Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN) dan Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK).
Ketiganya diketahui terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik komisi antirasuah di Pekanbaru pada Senin (2/12) malam.
Dalam OTT tersebut penyidik KPK juga menyita uang tunai Rp6,8 miliar sebagai barang bukti. Uang tersebut diamankan dari beberapa lokasi berbeda dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau.
Pertama uang sebesar Rp1 miliar disita KPK dalam penangkapan teradap Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK) di wilayah Pekanbaru.
Selanjutnya Rp1,39 miliar disita dalam penangkapan Risnandar di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru. Kemudian Rp2 miliar disita penyidik KPK dari rumah pribadi Risnandar di Jakarta.
Kemudian uang Rp830 juta disita penyidik KPK dalam penangkapan Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasiotion di rumahnya di Pekanbaru.
Indra mengakui bahwa dirinya memegang uang sebesar Rp1 miliar, namun sebanyak Rp170 juta telah disebar ke beberapa pihak.
Penyidik KPK selanjutnya menangkap ajudan Risnandar, Nugroho Adi Triputranto, serta menyita Rp375,4 juta dari rekening Nugroho.
Selanjutnya sebanyak Rp1 miliar disita dari kakak Novin, Fachrul Chacha dan Rp100 juta disita dari didapatkan di rumah dinas Pj Wali Kota.
Sedangkan dari penggeledahan di salah satu kediaman di Ragunan, Jakarta Selatan, tim penyidik KPK menyita uang sebesar Rp200 juta.
Terbaru, KPK pada Jumat (13/12) mengumumkan telah menyita uang sekitar Rp1,5 miliar rupiah dan 60 perhiasan dalam penggeledahan di 21 lokasi. Sebanyak 12 lokasi merupakan rumah pribadi di Pekanbaru, tiga rumah di Jakarta Selatan dan Depok, serta enam kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Rincian barang bukti yang disita berupa dokumen-dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik, 60 unit barang berupa perhiasan, sepatu, dan tas, dan uang senilai Rp1,5 miliar dan 1.021 dolar AS.
Penyidik KPK selanjutnya akan memanggil saksi-saksi untuk dikonfirmasi soal berbagai barang bukti yang ditemukan penyidik.
Tessa juga mengimbau kepada para pihak yang dipanggil penyidik untuk bersikap kooperatif dengan hadir dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya soal pengetahuannya terkait perkara yang sedang ditangani oleh komisi antirasuah.
Foto arsip – Kavaleri Ukraina saat latihan militer di Ukraina timur pada 13 Mei 2016. Bagian terbesar Ukraina timur diduduki Rusia sejak pasukan pemerintahan Presiden Vladimir Putin menginvasi Ukraina pada Februari 2022. (Kementerian Pertahanan Ukraina via Wikimedia Commons.)
Perang Ukraina sepertinya bakal berakhir begitu Amerika Serikat dipimpin kembali oleh Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2025.
Baik Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy maupun Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengisyaratkan kesediaan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 34 bulan itu.
Saat berbicara dalam forum Valdai Discussion Club di Sochi pada 7 November 2024, Putin menyatakan terbuka pada prakarsa mengakhiri konflik di Ukraina, hanya jika Ukraina dan Barat menunjukkan komitmen jelas untuk resolusi konflik.
Putin juga menegaskan tak akan mundur dari Ukraina timur karena terlampau penting secara strategis dan kultural bagi Rusia, apalagi Ukraina sudah menjadi harga dirinya mengingat belum lama ini dia tertampar di Suriah karena tak bisa melindungi sekutunya tetap di kursi kekuasaan.
Di lain pihak, Zelenskyy tak lagi bersikukuh pada posisinya di Ukraina timur dan Krimea, yang ia sebut bisa didapatkan lagi dengan cara diplomatik suatu saat nanti.
Dalam wawancara dengan Sky News pada 30 November 2024, Zelenskyy menyatakan bersedia mengesampingkan dulu wilayah-wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia.
Tapi dia mengajukan syarat bahwa Ukraina harus diizinkan masuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan meminta keamanan wilayah-wilayah Ukraina yang tidak diduduki Rusia, dipayungi oleh NATO.
Perubahan sikap Zelenskyy itu tak mengejutkan, jika dikaitkan dengan perubahan politik di AS dengan naiknya lagi Trump.
Trump sendiri berulang kali menyatakan akan mengakhiri perang Ukraina yang kalau perlu disertai dengan rencana kontroversial seperti disinggung pasangannya, JD Vance, yang meminta Ukraina merelakan wilayah-wilayahnya yang diduduki Rusia.
Pertanyaannya, konsesi apa yang dijanjikan AS kepada Ukraina jika bersedia melepaskan wilayah-wilayahnya itu kepada Rusia?
Konsesi menjadi penting karena selain tak akan mundur dari daerah-daerah Ukraina yang didudukinya dan tak menghendaki Ukraina masuk NATO, Putin juga merasa lebih kuat karena sanksi internasional terkait perang di Ukraina ternyata tak bisa merontokkan kekuasaannya.
Realitas ini menjadi tantangan berat yang dihadapi Trump, apalagi dia juga harus menghadapi opini publik di AS.
Jajak pendapat Pew Research Center pada 17 November 2024 menunjukkan 50 persen warga AS menginginkan negaranya tetap membantu Ukraina.
Jika berdasarkan spektrum pemilih Republik dan Demokrat, 36 persen pemilih Republik menginginkan AS tetap membantu Ukraina. Pada pemilih Demokrat angka itu jauh lebih besar, mencapai 65 persen.
Semua kelelahan
Opini publik itu tak boleh diabaikan Trump karena bisa merusak tingkat kepuasan publik kepadanya nanti. Akan membahayakan jika diabaikan karena bisa menggoyahkan posisi Republik di parlemen sehingga menyulitkan kerja pemerintahan Trump.
AS akan menggelar pemilu sela pada 2026, untuk memilih kembali anggota DPR. Jika pemilu sela itu membuat Demokrat kembali menjadi mayoritas di parlemen karena sebagian besar rakyat tak puas atas kebijakan-kebijakan Trump termasuk di Ukraina, maka posisi Trump ada dalam bahaya.
Semua skenario itu membuat pengakhiran perang di Ukraian terlihat pelik untuk siapa pun.
Tapi paling tidak, Trump bisa memanfaatkan kelelahan yang dialami Rusia dan Ukraina akibat perang itu.
Jajak pendapat Gallup yang dirilis 19 November 2024 mengungkapkan 52 persen rakyat Ukraina menginginkan perang segera diakhiri. Hanya 38 persen yang menginginkan Ukraina terus berperang sampai menang.
Kelelahan juga dialami Rusia. Beberapa jajak pendapat yang diadakan kelompok oposisi Rusia, menunjukkan dukungan kepada perang di Ukraina, tak lagi sebesar dulu.
Perang Ukraina sendiri telah menyulitkan kehidupan ekonomi rakyat Rusia, yang menurut beberapa laporan telah menaikkan inflasi hingga 7,4 persen pada Januari 2024 sehingga rakyat Rusia kesulitan membeli pangan dan sandang.
Kesulitan ekonomi sebagai dampak perang Ukraina itu dilukiskan oleh koran ternama Rusia, Moskovsky Komsomolets, pada Maret 2024.
Koran itu mengungkapkan rakyat Rusia ingin hidup tenang, tapi justru disulitkan oleh perang berkepanjangan dan kebijakan pengetatan ikat pinggang yang tak tahu berlaku sampai kapan.
Hanya karena lalu lintas informasi di Rusia tidak seterbuka di Ukraina saja, opini publik di Rusia tak terekspos luas.
Yang jelas, energi Rusia tersita banyak di Ukraina sampai harus menurunkan skala kontingensi kekuatan militernya di sejumlah negara, termasuk Suriah di mana rezim Bashar Al Ashad tumbang di tangan pasukan koalisi perlawanan anti-Bashar pimpinan Hayat Tahrir al Sham.
Tak cuma Ukraina dan Rusia yang kelelahan, Amerika Serikat pun sudah jemu oleh penglibatan internasionalnya sehingga rakyat mereka beralih lagi kepada Donald Trump yang anti-globalisme, pada Pemilu 2024.
Trump sendiri tak ingin energi AS terkuras oleh konflik Ukraina-Rusia karena bisa mengalihkan fokus kebijakannya yang bakal tercurah kepada pola hubungan penuh persaingan dengan China.
Atas alasan semua ini Trump diyakini bakal sekuat tenaga mengakhiri perang Ukraina-Rusia.
Sulit ditebak
Konflik Ukraina-Rusia bisa dijelaskan dari awal runtuhnya Uni Soviet pada 1991, yang melahirkan beberapa negara baru, salah satunya Ukraina.
Tapi berbeda dengan pecahan-pecahan Soviet yang lain, Ukraina mewarisi 2.000 senjata nuklir peninggalan Soviet, lengkap dengan peluru kendali dan bomber-bomber strategis, yang membuat Ukraina menjadi pemilik senjata nuklir ketiga terbesar di dunia setelah AS dan Rusia.
Pada 1994 di Budapest, Hungaria, Presiden Bill Clinton menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina, serta Inggris, mengenai solusi senjata nuklir warisan Soviet di Ukraina.
Perjanjian itu lalu mengamanatkan Ukraina agar menyerahkan semua senjata nuklir itu kepada Rusia, dengan imbalan Rusia wajib menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina, serta dilarang menggunakan kekuatan militer terhadap Ukraina. Sebaliknya, AS dan Inggris berjanji membantu Ukraina jika diserang Rusia.
Ternyata itu omong kosong belaka karena pada 2014 Rusia menduduki Krimea, AS dan Inggris cuma bisa diam.
Pemerintah Barack Obama yang saat itu memimpin AS, enggan memberikan bantuan senjata kepada Ukraina karena tak ingin membuat Rusia terprovokasi untuk melancarkan perang yang lebih luas.
Tapi begitu pemerintahan AS digantikan oleh Trump, kebijakan Obama itu langsung tercampakkan karena untuk pertama kalinya AS memberikan bantuan senjata kepada Ukraina.
Trump juga tegas terhadap Putin. Salah satu bukti ketegasan itu terlihat ketika dia memberi lampu hijau kepada militer AS untuk menyerang tentara bayaran Wagner Group di Suriah timur, tanpa takut membuka front dengan Rusia.
Ternyata, Trump yang nekat, membuat Putin mengendalikan diri. Tapi, begitu Trump terpental dari kekuasaan untuk digantikan Joe Biden pada 2021, Putin menyerang Ukraina pada 20 Februari 2022.
Kini Trump berkuasa lagi di AS. Putin bakal menghadapi lagi pendekatan Trump yang sulit ditebak.
Semasa kampanye Pemilu 2024 ketika Trump masih menghadapi Biden, Putin mengaku lebih menyukai Biden karena lebih bisa ditebak ketimbang Trump.
Bagi pemimpin sekaliber Putin, lawan yang sulit ditebak bisa menyulitkan langkah politik mereka karena bisa merusak semua kalkulasi politik yang bisa tiba-tiba memojokkan posisi mereka.
Untuk itu, dengan kualifikasi seperti itu Trump bisa menjadi faktor menentukan dalam mengakhiri perang Ukraina-Rusia, walau itu harus dibarengi dengan konsesi-konsesi yang menyakitkan semua pihak yang berperang.
Gejala untuk babak akhir konflik itu sendiri sudah terlihat dari prilaku Rusia dan Ukraina yang kian intensif menyerang satu sama lain. Mereka tampaknya berusaha menguatkan posisi masing-masing sebelum perundingan benar-benar terjadi demi konsesi yang seimbang dalam perundingan itu.
Komisi Eropa pada Jumat (13/12/2024) mengumumkan peluncuran operasi Jembatan Udara Kemanusiaan (Humanitarian Air Bridge) baru untuk mengirimkan bantuan kesehatan penting dan pasokan mendesak kepada mereka yang paling membutuhkan di Suriah. ANTARA/Anadolu/py/am.
Komisi Eropa pada Jumat (13/12) mengumumkan peluncuran operasi Jembatan Udara Kemanusiaan (Humanitarian Air Bridge) baru, untuk mengirimkan bantuan kesehatan penting dan pasokan mendesak kepada mereka yang paling membutuhkan di Suriah.
Inisiatif ini bersamaan dengan peningkatan pendanaan kemanusiaan dari Uni Eropa, yang menegaskan komitmen mereka untuk menangani situasi yang tidak stabil dan penuh tantangan di lapangan.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyoroti pentingnya dukungan itu dalam konteks perubahan politik baru-baru ini, dengan menyatakan: “Runtuhnya rezim Assad membawa harapan baru bagi rakyat Suriah. Namun, momen perubahan ini juga membawa risiko dan kesulitan”.
“Dengan situasi di lapangan yang begitu tidak stabil, bantuan kami untuk rakyat Suriah menjadi semakin penting,” ujar von der Leyen.
Untuk memperkuat responsnya, Komisi Eropa menyatakan telah meningkatkan pendanaan kemanusiaannya untuk tahun 2024 menjadi lebih dari 160 juta euro (sekitar Rp2,7 triliun).
Bantuan tambahan itu bertujuan untuk memberikan dukungan cepat melalui mitra kemanusiaan Uni Eropa yang sudah beroperasi di Suriah, dengan fokus pada sektor kesehatan, tempat tinggal, dan pasokan makanan.
Penerbangan bantuan yang didanai Uni Eropa itu akan mengangkut 50 ton pasokan kesehatan dari gudang Uni Eropa di Dubai ke Adana, Turki. Dari sana, pasokan akan didistribusikan melintasi perbatasan ke Suriah.
“Kami juga meluncurkan jembatan udara kemanusiaan yang membawa pasokan vital, seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan tempat tinggal,” katanya pula.
“Saya akan membahas lebih lanjut pengiriman bantuan kemanusiaan ini dalam pertemuan saya dengan Presiden Erdogan pada Selasa. Kami berdiri bersama rakyat Suriah,” ujar von der Leyen.
Sebanyak 46 ton tambahan berupa pasokan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal, yang berasal dari cadangan Uni Eropa di Denmark, juga akan dikirim ke Adana melalui jalur darat.
Pasokan ini akan didistribusikan oleh UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kepada komunitas di Suriah.
Di antara pasokan penting tersebut terdapat kit trauma, material tempat tinggal darurat, dukungan sanitasi, dan paket makanan, yang ditujukan untuk membantu 61.500 orang di Suriah utara.
Bashar al-Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, menerima tawaran suaka dari Rusia, setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus pada Minggu (8/12) pagi.
Kepergian Assad dan keluarga ke Rusia menandai berakhirnya rezim Partai Baath yang telah berkuasa di Suriah sejak 1963.
Prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Kontingen Garuda XXVIII-P UNIFIL menampilkan yel-yel saat upacara pelepasan satgas di Dermaga Madura Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/12/2024). ANTARA/HO-Dinas Penerangan Komando Armada II TNI AL/am.
Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Sultan Iskandar Muda-367 meninggalkan markasnya di Komando Armada (Koarmada) II TNI AL, Surabaya, Jawa Timur, menuju Jakarta untuk persiapan berlayar menuju Beirut, Lebanon.
KRI Sultan Iskandar Muda (SIM) saat ini tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-P UNIFIL dijadwalkan berlayar menuju Beirut pada pekan ke-3 Desember 2024 untuk menjalankan misi perdamaian bersama PBB melanjutkan tugas Satgas MTF TNI Konga XXVIII-O UNIFIL.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada II TNI AL Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-P UNIFIL dilepas di Dermaga Madura Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/12), oleh Kepala Staf (Kas) Koarmada II Laksamana Pertama (Laksma) TNI Isswarto, mewakili Panglima Koarmada II Laksamana Muda (Laksda) TNI Ariantyo Condrowibowo.
“Kapal ini akan menjalankan misi perdamaian selama 365 hari sebagai bagian dari UNIFIL — sebuah misi multinasional yang bertugas menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut,” kata Kadispen Koarmada II.
Dari Jakarta, Widyo melanjutkan, KRI SIM-367 bakal berlayar ke Batam, kemudian keluar dari perairan Indonesia menuju Kolombo (Sri Lanka), Salalah (Oman), kemudian masuk Terusan Suez, Port Said (Mesir), dan akhirnya tiba di Beirut, Lebanon.
Panglima Koarmada II dalam amanatnya yang dibacakan Laksma TNI Isswarto menyampaikan misi perdamaian di Lebanon menuntut profesionalisme, dedikasi, dan semangat juang yang tinggi dari seluruh prajurit.
“Kalian akan berinteraksi dengan angkatan laut negara lain, elemen UNIFIL, serta masyarakat lokal. Oleh karena itu, junjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, toleransi, dan kerja sama internasional,” kata Pangkoarmada II berpesan kepada 120 prajurit Satgas MTF TNI Konga XXVIII-P UNIFIL.
Dalam kesempatan yang sama, Laksda Ariantyo juga menginstruksikan jajaran prajurit TNI AL untuk selalu waspada terhadap segala bentuk ancaman, mengingat adanya eskalasi konflik bersenjata di Lebanon antara militer Israel dan milisi bersenjata Hezbollah.
“Tetaplah siaga! Siapkan rencana kontingensi dan selalu awas terhadap bahaya asimetris yang mungkin terjadi di area operasi,” kata Ariantyo.
Di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, keberangkatan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-P UNIFIL rencananya bakal dilepas langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Satgas MTF TNI Konga XXVIII-P UNIFIL dijadwalkan berangkat dari Jakarta ke Beirut, Lebanon, pada pekan ke-3 Desember 2024. KRI SIM-367 mengangkut 120 prajurit TNI AL dan helikopter antikapal selam dari Puspenerbal Panther AS 565 MBe HS-1306.
Di Beirut, Satgas MTF TNI Konga XXVIII-P UNIFIL akan melanjutkan misi perdamaian Satgas MTF TNI Konga XXVIII-O UNIFIL yang masa tugasnya bakal berakhir pada awal Januari 2025.
Maritime Task Force (MTF) merupakan salah satu satuan yang bernaung di bawah kendali Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).
Selain MTF, TNI juga mengirim pasukannya untuk bergabung dengan satuan-satuan lain UNIFIL yang mencakup Satgas Batalyon Mekanis (INDOBATT), Satgas Pendukung Markas/Force Headquarter Support Unit (FHQSU), Satgas Indo Force Protection Company (FPC), Satgas Koordinasi Sipil-Militer/Civilian Military Coordination (CIMIC) TNI, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU), dan Satgas Level 2 Hospital.
Sebagian besar prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL beroperasi di darat, sedangkan Satgas MTF menjalankan tugasnya di laut.
